SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dr. Raihan Anwar, Anggota Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) dari Partai NasDem DPRD NTB, menegaskan bahwa penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Raihan, tambahan dana BTT sebesar Rp400 miliar lebih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang masuk setelah APBD 2025 disahkan. TAPD dan Banggar sepakat menempatkan dana tersebut pada pos BTT, sementara mekanisme penggunaannya tetap dibahas bersama Banggar. Kesepakatan ini dilakukan karena waktu pergantian gubernur dari PJ ke Lalu Muhamad Iqbal- Hj Indah Dhamayanti Putri sangat mepet, sehingga jika langsung diuraikan dalam penjabaran belanja, waktu tidak memungkinkan. Setelah digabung dengan BTT yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk 2025, jumlahnya membengkak menjadi lebih dari Rp500 miliar.
“Gubernur memang berwenang menggunakan Dana BTT tanpa harus meminta persetujuan DPRD setiap kali digunakan. Tetapi tetap wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkannya,” tegas Raihan, saat dimintai keterangan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB di ruang Rinjani Kantor Gubernur NTB, Jum’at (26/9).
Ia menambahkan, DPRD, khususnya Banggar, tetap harus dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan anggaran tersebut.
“Yang perlu saya khawatirkan, masalah ini kalau terus menerus dipersoalkan, akan berpotensi menimbulkan mal administrasi. Ketika terjadi mal administrasi, maka bisa saja di dalamnya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses eksekusi anggaran. Kalau terus diperdebatkan, akhirnya kita kembali berbicara soal formalistik-normatif bagaimana penggunaan atau penguraian pendapatan yang belum dimasukkan dalam APBD ketika disahkan, serta bentuk belanja apa yang seharusnya digunakan. Nah, di situ letak potensi masalahnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Raihan menilai bahwa perdebatan soal penggunaan BTT sudah berlangsung panjang sejak awal pembahasan di Banggar hingga masuk ke APBD Perubahan. Namun menurutnya, mekanisme yang ditempuh pemerintah sudah cukup.
“Proses-proses itu kami pandang sudah mencukupi dan bisa diterima hingga sampai pada postur APBD Perubahan saat ini. Ada beberapa aturan yang membolehkan Gubernur melakukan belanja terhadap pendapatan, misalnya melalui Peraturan Presiden tentang efisiensi. Di sana diberikan kewenangan diskresi kepada kepala daerah untuk melakukan pergeseran belanja sesuai dengan skala prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” terangnya.
Meski demikian, sebagai anggota Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) bersama Partai PDIP, Raihan tetap menghormati sikap PDIP yang berbeda pandangan.
“Itu juga pendapat yang sesuai aturan. Minderheinnota kira-kira berarti nota keberatan atau pendapat yang berbeda itu diperbolehkan atau menjadi salah satu sikap dalam pengambilan keputusan DPRD. Jadi itu hak masing-masing anggota, dan kami menghormatinya,” pungkas Raihan.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025. Pergeseran alokasi dana yang mencapai ratusan miliar rupiah dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal BTT sebagai anggaran darurat.
Direktur Fitra NTB, Ramli, mengungkapkan di APBD murni 2025, Pemprov NTB mengalokasikan BTT sebesar Rp500 miliar di masa kepemimpinan Penjabat (PJ) Gubernur Hassanudin. Namun, menurutnya, saat itu tidak ada kebutuhan besar yang mendesak seperti bencana gempa, tsunami, atau banjir bandang.
“Jadi saya tidak melihat ada kebutuhan yang besar saat itu,” ujar Ramli, Senin (8/9)
Setelah kepemimpinan definitif Iqbal-Dinda, anggaran BTT mengalami dua kali pergeseran berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditetapkan 28 Mei 2025. Pergeseran pertama sebesar Rp130 miliar dan pergeseran kedua Rp210 miliar. Alhasil, sisa anggaran BTT tinggal Rp160 miliar.
“Ini sudah keluar dari kolam rencana pemanfaatan awal untuk situasi kontinjensi,” tegas Ramli.
Fitra NTB mempertanyakan tujuan pengalihan dana tersebut. Menurut Ramli, ada dugaan dana BTT ‘diparkir’ untuk mendukung visi-misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
“Justifikasi penganggarannya di awal juga tidak kita tahu, jadi belum jelas,” tambahnya.
Berdasarkan regulasi, pergeseran BTT memang dimungkinkan untuk kebutuhan darurat dan mendesak, seperti bencana alam maupun non-alam. Catatan Fitra NTB, pergeseran pertama dilakukan merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, sedangkan pergeseran kedua untuk menutup belanja pegawai dan percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
“Dari perspektif itu sah. Hanya saja, TAPD dan DPRD dalam pembahasan anggaran tidak melaksanakannya dengan baik. Kebutuhan belanja pegawai seharusnya sudah dialokasikan sejak awal,” jelas Ramli.
Ironisnya, dana BTT justru tidak digunakan saat terjadi bencana banjir di Kota Mataram pada 6 Juli 2025 maupun banjir bandang di Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, yang menewaskan enam orang dan merusak infrastruktur vital.
Anggota DPRD NTB Dapil VI, Muhammad Aminurlah, mengungkapkan tidak ada dana rehab-rekon yang bersumber dari BTT untuk penanganan bencana tersebut.
Hal ini juga diakui Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menyebut Pemprov tidak menggunakan BTT maupun bantuan BNPB dalam penanganan banjir. Pemerintah hanya mengandalkan sumber daya dari OPD Pemprov dan Pemkot Mataram.
“Dengan adanya penetapan status darurat otomatis kita bisa mengakses BTT. Tapi sampai detik ini tidak ada anggaran BTT yang digunakan,” jelas Iqbal saat pertemuan dengan BNPB, Rabu (9/7)
Iqbal menegaskan pentingnya penetapan status darurat agar penanganan bencana lebih cepat dan memiliki dasar hukum yang jelas. “Mau ada tambahan dana atau tidak, status darurat tetap harus dinaikkan supaya ada dasar kita untuk membantu,” pungkasnya.
