SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Skandal Pelanggaran Etik yang menyeret mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia dijatuhi Sanksi tegas setelah terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat, termasuk hubungan badan dengan Seorang Tahanan Perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, Kabupaten Dompu.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dipimpin Bidpropam Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 9 November 2026. Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB, dengan menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan putusan sidang KKEP tersebut. Ia menegaskan, Polda NTB tidak akan memberikan perlindungan kepada personel yang melakukan pelanggaran berat hingga mencoreng nama baik Institusi Kepolisian.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan Profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,”ujar Kombes Pol Mohammad Kholid.
Berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan mendalam, IPDA Sarbani terbukti melakukan sejumlah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi Kepolisian.
Rangkaian pelanggaran tersebut bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Peristiwa kemudian berlanjut pada Agustus 2026, ketika yang bersangkutan diketahui mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu serta melakukan hubungan badan di luar Nikah.
Fakta yang lebih serius terungkap dalam persidangan, yakni hubungan badan yang dilakukan IPDA Sarbani dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, Wilayah hukum Polres Dompu.
Selain itu, dalam pemeriksaan juga terungkap adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.
Atas serangkaian perbuatan itu, majelis sidang KKEP menyatakan IPDA Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum serta kode etik profesi Polri.
Dalam putusannya, majelis sidang KKEP menjatuhkan dua sanksi terhadap IPDA Sarbani, yakni penempatan pada Tempat Khusus (Patsus) selama 30 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun ketentuan yang dinyatakan dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain itu, IPDA Sarbani juga dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, IPDA Sarbani menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pimpinan Polda NTB untuk memberikan efek jera kepada personel yang melakukan pelanggaran sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,”pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
