SUMBAWAPOST.com, Mataram – Aktivis NTB M. Fihiruddin melalui Tim PH mengajukan banding secara elektronik atas Putusan PN Mataram No.135/Pdt.G/2024/PN.Mtr, dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Fihiruddin S.Pd sebagai Penggugat melawan Pimpinan DPRD NTB dkk sebagai Tergugat, Selasa 19 November 2024.
Sebelumnya diketahui bahwa Majelis pemeriksa perkara No.135/Pdt.G/2024/PN.Mtr. tersebut telah menolak gugatan ganti rugi M. Fihiruddin atas proses hukum terhadap dirinya. Sebab menurut Majelis Hakim, dakwaan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam sebuah proses persidangan Pidana.
“Putusan tersebut juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (adanya kesalahan penerapan hukum). Kuat dugaan ada cawe-cawe dalam proses terbitnya putusan tersebut,” tegas Ketua Tim PH M. Fihiruddin, Muhammad Ihwan SH MH kepada media, Selasa (19/11/2024).
Oleh sebab itu kata Iwan Slank sapaannya, melalui Tim Kuasa Hukum Pembela Rakyat telah resmi menyatakan Banding atas putusan tersebut agar diadili dan diperiksa oleh tingkatan Peradilan yang lebih tinggi.
M. Fihiruddin dalam kesempatan yang sama menyatakan tidak akan berhenti dan tidak akan pernah lelah dalam mengejar dan memenuhi rasa keadilan.
“Hakim tidak lagi boleh semena-mena menjatuhkan Putusan tanpa menimbang rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Mereka adalah wakil Tuhan di Dunia, sehingga mereka harus memiliki rasa keadilan walaupun tidak mungkin menjadi Maha adil seperti Tuhan,” sesal Fihiruddin.
Terpisah, Melalui Kuasa Hukummnya, pimpinan DPRD NTB, menyatakan siap menghadapi upaya banding yang akan dilakukan M Fihirudin
“Kami menunggu dan mempersilahkan jika M Fihirudin mau Banding. Karena, setiap orang diberikan kebebasan untuk mendapatkan perlindungan hukum,” kata Kuasa Hukum Pimpinan DPRD NTB M. Imam Zarkasi, Sabtu 16 November 2024.
Menurut Imam Zarkasi langkah Fihirudin menggugat Isvie Rupaeda, fraksi bintang perjuangan nurani rakyat, fraksi partai amanah nasional, fraksi partai persatuan pembangunan, fraksi partai gerindra, fraksi partai golkar dan pimpinan dewan perwakilan rakyat NTB tanggal 28 Mei 2024, sangat keliru.
“Bukan pimpinan DPRD dan fraksi yang mesti digugat melainkan aparat penegak hukum, yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran UU ITE sebelumnya,”ungkap Pengecara dibawah Internasional Lawyer, Imam Zarkasi.
Menurutnya sangat keliru, mestinya ada upaya hukum lainnya bisa dilakukan oleh M Fihirudin ketika ditetapkan sebagai tersangka yakni pra peradilan.
“Bukan menggugat pimpinan DPRD dan fraksi yang diduga sebagai pelapor dugaan tindak pidana pelanggan UU ITE. Karena yang melakukan penyelidikan hingga tahap penyidikan dan penetapan tersangka waktu itu kan APH,” tegasnya.
Akibat M Fihirudin dinyatakan terdakwa M. Fihirudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana UU ITE. Makanya langsung menggugat pimpinan dan fraksi di DPRD NTB. Dimana turut tergugat Polda dan Kejaksaan juga Kementerian Keuangan.
Namun lanjut Imam Zarkasi, amar putusan dalam Provisi, menolak tuntutan provisi penggugat. Sedangkan dalam eksepsi menolak eksepsi dari para tergugat. Turut tergugat I dan turut tergugat Il untuk seluruhnya.
Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara sejumlah Rp 689.000,00- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dalam putusan Majelis Hakim PN Mataram dikutip dari e-Court dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PN.Mtr”.
Mengenai tuduhan ada “cawe-cawe”, bagi Imam Zarkasi, silahkan untuk dibuktikan. Hanya saja, dirinya berpesan agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru akibat tuduhan tersebut.
“Keinginan Fihirudin untuk melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) bukan ranah kami. Itu hak Fihirudin, tapi yang bersangkutan harus mampu membuktikan,” pesannya.
Imam Zarkasi menambahkan, dalam gugatan Fihirudin itu tidak konsisten. Ada angka yang dituntut menggantikan kerugian sebesar Rp 105 Miliar. Kemudian muncul lagi angka sebesar Rp 105 Miliar. Tapi, dalam tuntutan akhir, mestinya sebesar sebesar Rp 210 Miliar, tapi nyatanya tetap diangka Rp 105 Miliar.
“Inilah bagian dari pertimbangan majelis hakim menolak gugatan Fihirudin,” ucapnya.
