SUMBAWAPOST.com, Mataram- Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara (Badko HMI Bali Nusra) menyoroti pembangunan dua bendungan skala besar di NTB, dua bendungan tersebut adalah bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan Bendungan Beringin Sila yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa.
Mereka menilai bahwa Pembangunan kedua bendungan yang menelan APBN mencapai 4 Triliun tersebut sebagai proyek ugal ugalan.
Selain soal kwalitas konstruksi bangunan yang diduga menyimpang dari spec dan bastek, tata letak bangunan kedua bendungan tersebut ditengarai berada di atas patahan lempeng bumi rawan gempa.
Ketua Bidang pemerintahan dan Kebijakan Publik HMI Badko Bali Nusra, Aditya Kusuma Putra menyampaikan perlunya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Audit ulang terhadap pembangunan kedua bendungan itu, “sebab akan bisa berakibat fatal bagi masyarakat lingkar bendungan jika gempa bumi kembali melanda daerah itu seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 silam,”katanya, dalam keterangan yang diterima media ini, Minggu 24 November 2024.
Aditya menyarankan agar kwalitas bangunan di dua bendungan itu diuji secara laboratorium baik tentang mutu beton maupun kwalitas pasangan lainnya, seperti penggunaan semen pada pekerjaan bendungan.
“Kami meminta agar menguji laboratorium terhadap kedua pembangunan bendungan tersebut,” tukas Aditya
Selain itu, Aditya merinci bahwa di NTB terdapat tujuh bendungan berskala besar, enam bendungan berskala menengah, serta terdapat puluhan bahkan ratusan waduk atau embang yang tersebar di beberapa wilayah di NTB, namun menurut Aditya keberadaannya tidak membawa dampak secara signifikan terhadap perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
“Keberadaan sejumlah bendungan dan waduk tersebut perlu di evaluasi kembali, terutama keberadaan bendungan Beringin Sila dan Bendungan Meninting karena diduga bermasalah,” tegas aditya kepada media ini
Dia menjelaskan, bahwa bendungan skala besar yang dimaksud adalah, Raba Baka Komplek di Kabupaten Dompu, Batu Bulan dan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa Besar, serta Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk katanya bendungan Pandan Duri di Lombok Timur, dan Bendungan Meninting di Lombok Barat.
Sementara bendungan berskala menengah seperti, Bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima, Bendungan Mamak di Kabupaten Sumbawa, Bendungan Kalimantong di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Batu Jai , Bandungan Jurang Sate, serta Bendungan Pengga di kabupaten Lombok Tengah. Dan terdapat lagi puluhan bahkan ratusan bendungan skala kecil, waduk dan embung yang tersebar, “namun keberadaan sejumlah bendungan itu tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian masyarakat,” ujarnya.
Ketua Bidang Pemerintah dan Kebijakan Publik HMI Badko Bali Nusra ini menambahkan bahwa keberadaan bendungan skala besar, menengah maupun kecil tersebut diduga bermasalah, karena tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produktivitas pertanian masyarakat setempat.
Berdasarkan hasil investigasi, Keberadaan sejumlah bendungan ini baik berskala besar menengah maupun kecil harus dievaluasi dan diaudit ulang oleh pemerintah, karena keberadaannya banyak yang tidak produktif.
“Apalagi salah satu program utama presiden Prabowo adalah ketahanan dan Swasembada pangan, jangan sampai keberadaan sejumlah bendungan di NTB, yang telah dibangun dengan biaya besar bersumber APBN tersebut justru menghambat pencapaian program unggulan tersebut, karena keberadaan bendungan bendungan tersebut tidak produktif,”bebernya.
Sehingga sambung ia, saya menilai banyak pembangunan bendungan di NTB sebagai proyek ugal ugalan, asal bangun, asal jadi tanpa melihat out put.
“Banyak bendungan dan waduk tak mengandung air, debet air kecil bahkan kering,” tambahnya.
Aditya menyebutkan, Ada juga karena kesalahan konstruksi sehingga menyebabkan beberapa ruas saluran irigasi tidak dialiri air pada beberapa bendungan.
“Ada beberapa ruas irigasi hanya dibangun tetapi tidak ada air yang liwat,” ujarnya.
Menurut informasi yang diperolehnya, dari semua bendungan yang sudah dibangun tersebut sangat kurang memberikan dampak bagi petani di sekitar wilayah tersebut,“padahal kalau kita lihat proyek tersebut menghabiskan anggaran triliunan,” urainya
Dengan adanya permasalahan tersebut, HMI Badko Bali Nusra mendesak Mabes Polri, Kejagung RI dan KPK RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan tersebut.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pihak pemilik proyek belum dapat dikonfirmasi,
Berdasarkan data dari BMKG yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa, di wilayah Meninting, Batu Layar, dan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 hingga tahun 2024 merupakan daerah terdapat gempa bumi dengan sejumlah kerusakan berat,
Hal yang sama pun terjadi di kabupaten Sumbawa, di kecamatan Utan dan Alas juga merupakan sebagai daerah sensitive gempa bumi, dan terbukti pada tahun 2018 silam termasuk sebagai wilayah kerusakan parah akibat terdampak gempa bumi.
