Di Haul Ponpes Thohir Yasin, Gubernur NTB Serukan Persatuan dan Pembangunan Berbasis Nilai

Avatar

- Jurnalis

Senin, 29 Desember 2025 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com | Lombok Timur- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri kegiatan Nyeleng Minyak dan Dzikrol Hauliyah ke-36 Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin yang digelar di Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (25/12) malam.

Kegiatan keagamaan tersebut dihadiri berbagai unsur, di antaranya Anggota DPR RI Komisi VIII Lale Syifaun Nufus, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas, Ketua Baznas Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta sejumlah kepala perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menilai Pondok Pesantren Thohir Yasin sebagai lembaga pendidikan yang konsisten menjaga karakter kebersamaan dan keterbukaan sejak awal berdiri. Menurutnya, pesantren tersebut mampu menjadi ruang pemersatu berbagai elemen masyarakat di NTB.

Baca Juga :  Asosiasi Pedagang Asongan NTB Resmi Dibentuk, Gubernur Iqbal Janji Bantu Modal dan Bentuk Koperasi

“Semua dirangkul, semua disapa, semua diajak jalan bersama-sama. Hadir pada kesempatan ini dari NWDI, dari NW, dari NU, dari Muhammadiyah, semua pihak ikut hadir. Untuk membangun NTB ke depan, tidak ada lain, tidak ada bukan uang, yang kita butuhkan adalah persatuan. Semua harus bersatu. Apa pun kelompoknya, apa pun ormasnya, satu tujuan. Kita ingin membuat NTB lebih baik. Kita ingin membuat NTB Makmur Mendunia,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan tiga agenda utama pemerintahan Iqbal-Dinda, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di NTB harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan religius masyarakat.

Baca Juga :  Belajar dari Jawa Timur, Komisi II DPRD NTB Pulang Bawa ‘Oleh-Oleh’ Resep Jitu Kuatkan UMKM

“Kita tidak ingin memajukan pariwisata seperti di daerah lain yang kehilangan nilai-nilainya. Kita ingin memajukan pariwisata, tetapi tetap menjaga nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai yang kita anut dan yakini sebagai umat Islam,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur berharap peran pesantren dan para tokoh agama terus menjadi kekuatan moral dalam menjaga persatuan serta mengawal arah pembangunan NTB ke depan agar tetap berpijak pada nilai, budaya, dan kearifan lokal.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru