SUMBAWAPOST.com | Mataram- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram mengingatkan masih adanya ancaman peredaran obat keras ilegal di Nusa Tenggara Barat. Untuk memperkuat pengawasan, NTB mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sekitar Rp3,9 miliar pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso, saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, di Kantor Gubernur NTB, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yogi memaparkan sejumlah program prioritas BBPOM tahun 2026, salah satunya penguatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) yang merupakan program nasional lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, saat ini BBPOM tengah melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah kabupaten/kota agar mampu memenuhi indikator penilaian nasional Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
“Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi NTB agar kabupaten/kota dapat mempercepat pemenuhan indikator sebelum batas waktu penilaian pada akhir Juli mendatang,” jelas Yogi.
Selain itu, BBPOM juga melaporkan keberhasilan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan lokal. Hingga kini, ratusan produk pangan olahan asal NTB telah berhasil memperoleh nomor izin edar yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional.
Di sisi lain, BBPOM menyoroti masih ditemukannya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti tramadol, triheksifenidil, dan berbagai jenis obat keras lainnya yang beredar secara ilegal di tengah masyarakat.
Karena itu, BBPOM berharap koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat untuk mempersempit ruang peredaran obat ilegal.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa sinergi antara Dinas Kesehatan dan BBPOM selama ini berjalan baik, terutama dalam pengawasan obat, pangan, dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia menambahkan, pengawasan ke depan akan semakin diperkuat, termasuk terhadap klinik swasta, distribusi vaksin, dan keamanan pangan di lingkungan sekolah guna melindungi kesehatan masyarakat sejak usia dini.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, BBPOM di Mataram, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif demi terciptanya masyarakat NTB yang sehat, aman, dan berkualitas.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
