Bangun Kesadaran Demokrasi Lewat Desa, KPU NTB Latih Fasilitator PDD

Avatar

- Jurnalis

Senin, 14 Oktober 2024 - 10:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pelatihan kepada fasilitator Pelopor Desa Demokrasi (PDD) kemarin di Lombok Barat. Fasilitator dilakukan training of trainer (tot) oleh para narasumber kepada seluruh fasilitator dalam mempersiapkan pelaksanaan Pelopor Desa Demokrasi di 15 Desa yang ada di NTB

Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, Pelopor desa demokrasi ini bukan soal sosialisasi tapi ini pendidikan kepada pemilih di Desa-desa. Ini program yang sangat bagus dan strategis, program ini harus sustainable karena penyadaran pemilih butuh Waktu yang pajang, ujar Khuwailid

“Program ini bukan main-main, saya berharap Program ini harus sinkron dengan pemerintah daerah di Tahun mendatang”, tegasnya

Baca Juga :  Didepan Mendagri, Pj Gubernur Hassanudin Ungkap Persiapan Pilkada di NTB Berjalan Sesuai Tahapan

“Dirinya tidak memandang peserta yang hadir saat ini sebagai Anggota KPU ataupun PPK, namun semua di traning sebagai fasilitator. Tentu seluruh fasilitator harus di charge dulu tentang kepemiluannya”, sambung Khuwailid

Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas Agus Hilman meminta agar Seluruh KPU Kabupaten/Kota serius mengikuti training ini, “dengan tujuan Proses pembekalan Seluruh kader Pelopor Desa Demokrasi dapat berjalan baik dan efektif,”terangnya.

Pada pelatihan ini peserta diajarkan oleh narasumber tentang urgensi Fasilitator dalam Menumbuhkembangkan Jiwa Kepeloporan.

Narasumber dari PuSDeK UIN Mataram Agus menyampaikan pelatihan dasar kepada seluruh fasilitator. Ia meminta agar seluruh fasilitator menyusun strategi membangun partisipasi Desa sebagai pelopor partisipasi masyarakat.

Baca Juga :  Takbiran 'Level Sultan' Siap Hiasi Malam Idul Fitri di Dompu

“Berharap fasilitator memahami kompleksitas faktor yang mempengaruhi partisipasi,”ungkapnya.

Selain Agus, Narasumber lainnya adalah Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Hamdi. Dirinya menyampaikan materi tentang tatacara Penyampaian materi dengan target Afeksi, Kognisi dan Psikomotorik

Fasilitator diajarkan metode pembelajaran baik melalui metode studi kasus, Demonstrasi, Discovery, Diskusi kelompok dan bermain peran.

Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijata meminta kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se NTB untuk menseriusi program ini.

“Hal ini penting agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dan pasca Pilkada, di Tahun 2025 ini akan menjadi program unggulan KPU NTB untuk mencerdaskan Pemilih mulai dari tingkat Desa,”tegasnya.

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru