Anggota DPRD Abdul Rauf Murka: Ekonomi NTB Minus 1,47%, Pemda ke Mana?

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 03:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Rauf, ST, MM, menyoroti tajam kondisi perekonomian NTB yang mengalami kontraksi sebesar -1,47 persen, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai capaian ini sebagai cermin lemahnya penguasaan daerah terhadap potensi ekonomi yang melimpah.

“NTB ini sebenarnya kaya akan produksi jagung, bawang merah, tembakau, hasil laut, dan ternak. Tapi karena tidak ada pengolahan dan industri di dalam daerah, kita hanya jadi penyedia bahan mentah untuk daerah lain. Ini yang membuat ekonomi kita stagnan bahkan menurun,” ujar Abdul Rauf di Mataram, Selasa (27/5).

Menurutnya, ketergantungan NTB terhadap sektor tambang tanpa ditopang oleh sektor pengolahan dan hilirisasi membuat struktur ekonomi daerah menjadi rapuh. Karena itu, ia mendorong pergeseran orientasi pembangunan dari yang berbasis ekstraksi ke arah pengolahan.

Baca Juga :  Mencuri IPhone Rekan Satu Kos di Mataram, Mahasiswi Asal Lombok Timur Diancam 7 Tahun Penjara

Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan

Sebagai anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi sektor ekonomi, Abdul Rauf menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas unggulan NTB sebagai strategi jangka panjang untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

“Hilirisasi bukan sekadar wacana. Ini harus jadi gerakan nyata. Kita perlu membangun pabrik pakan, sentra pengolahan tembakau, dan industri bawang goreng atau olahan lainnya langsung di sentra produksi. Ini akan menciptakan lapangan kerja, stabilkan harga, dan menjaga nilai tambah tetap di NTB,” tegasnya.

Empat Rekomendasi Strategis untuk Pemprov NTB

Dalam pernyataannya, Abdul Rauf menyampaikan empat rekomendasi kunci yang perlu segera direspons oleh Pemerintah Provinsi NTB:

1. Bangun industri pengolahan lokal untuk komoditas unggulan seperti jagung, tembakau, dan bawang merah.

2. Perkuat koperasi petani dan BUMDes sebagai aktor utama dalam rantai distribusi dan perdagangan.

Baca Juga :  "Banjir Bima Telan Ratusan Miliar, Gubernur NTB Murka: Pembalak Liar Siap Dihabisi!"

3. Fasilitasi ekspor langsung dari pelabuhan lokal seperti Bima, Lembar, dan Awang agar nilai ekspor tercatat di NTB.

4. Arahkan APBD untuk menopang sektor produktif rakyat, seperti infrastruktur pertanian, irigasi, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi UMKM.

Bangkitkan Ekonomi dari Akar Rumput

Abdul Rauf menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang sehat harus dimulai dari bawah, dengan menguatkan basis rakyat seperti petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Tanpa hilirisasi yang kuat, NTB hanya akan menjadi “lumbung bahan mentah” bagi daerah lain tanpa memperoleh nilai tambah yang layak.

“Saatnya kita membalikkan arah. Jangan lagi kita bangga dengan panen melimpah kalau petani tetap rugi. Kita butuh keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat. Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi NTB,” tutupnya.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 190 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru