SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Damayanti Putri, menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB. Ia meminta seluruh elemen Pendidikan, khususnya para Guru, bergerak bersama untuk menekan angka Anak yang belum mengenyam Pendidikan tersebut.
Pesan itu disampaikan Wagub saat membuka secara resmi Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Tahun 2026 Masa Bakti XXIII (2024-2029) di Kuta, Minggu (8/11).
Forum strategis organisasi profesi guru yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan menjadi ruang untuk merumuskan langkah konkret dalam mempercepat peningkatan kualitas Pendidikan di Bumi Gora.
“Kita tidak perlu terus saling menyalahkan kenapa ini bisa terjadi, tetapi bagaimana Kita bergerak bersama agar angka ini tidak terus bergerak naik, tetapi mampu Kita tekan paling tidak tetap pada angka yang sama,”tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) PGRI Kadarmanta Baskara Aji, Anggota Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Pimpinan DPR RI Sari Yuliati, Bunda Guru Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, jajaran Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-NTB, serta ratusan pengurus dan perwakilan PGRI dari seluruh Wilayah NTB.
Selain persoalan Anak Tidak Sekolah, Indah Damayanti Putri juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pendidikan, terutama pemerataan distribusi tenaga pendidik, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN.
Menurutnya, penempatan guru tidak boleh hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah favorit di kawasan perkotaan. Pemerataan harus menjadi perhatian agar peserta didik di Wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) memperoleh hak serta mutu layanan Pendidikan yang setara.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang bertumpu pada Tiga Pilar utama, yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, tidak mungkin dicapai hanya melalui kerja Pemerintah Provinsi.
Diperlukan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara Pemprov NTB dengan sepuluh pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani secara lebih terarah dan menyeluruh.
Sementara itu, Sekjen PB PGRI Kadarmanta Baskara Aji yang hadir mewakili Ketua Umum PB PGRI menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keberpihakan para kepala daerah di NTB, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terhadap peningkatan kesejahteraan guru.
Ia menilai sejumlah kebijakan di NTB menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi tenaga pendidik, terutama guru yang berstatus paruh waktu dan honorer.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah pemberian insentif tambahan bagi guru paruh waktu untuk meningkatkan standar penghasilan mereka. Selain itu, terdapat sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengoptimalkan peran guru ASN penuh untuk mendampingi rekan-rekan guru honorer dan paruh waktu.
Konkerprov II PGRI NTB Tahun 2026 diharapkan menghasilkan keputusan organisasi yang solid dan konstruktif. Hasil forum tersebut juga diharapkan bermuara pada Peningkatan Kompetensi, Profesionalisme, Perlindungan Hukum, serta kesejahteraan Guru di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penulis : SUMBAWAPOST.com
