SUMBAWAPOST.com| Mataram- Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti ketidaksinkronan sejumlah dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB Tahun Anggaran 2027.
Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Hanura itu meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan rekonsiliasi Dokumen Anggaran sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan DPRD.
Sorotan tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi ABNR, H. Muhamad Aminurlah atau yang akrab disapa Aji Maman, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (16/11/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi ABNR mengungkapkan bahwa RAPBD 2027 memuat pendapatan sebesar Rp6.223,46 miliar dan belanja Rp6.060,66 miliar. Dengan demikian, terdapat surplus Rp162,80 miliar.
Surplus tersebut bersama perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan Rp172,80 miliar.
Pengeluaran itu terdiri atas pembayaran pokok utang Rp122,80 miliar dan penyertaan modal Rp50 miliar.
Meski secara struktur berimbang, Fraksi ABNR menilai ruang cadangan anggaran relatif kecil. Perkiraan SiLPA tersebut bahkan jauh lebih rendah dibandingkan Rp234 miliar pada APBD murni 2026.
Selain postur Anggaran, Fraksi ABNR menemukan pergeseran komposisi belanja yang cukup besar dibandingkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Belanja pegawai berkurang Rp100,82 miliar, belanja barang dan jasa turun Rp81,52 miliar, serta belanja hibah berkurang Rp25,12 miliar.
Sebaliknya, belanja modal bertambah Rp120,40 miliar dan transfer belanja meningkat Rp44,89 miliar. Belanja tidak terduga juga naik dari Rp15 miliar menjadi Rp38 miliar, sedangkan belanja bunga meningkat hampir dua kali lipat dari Rp18,03 miliar menjadi Rp37,03 miliar.
Fraksi ABNR meminta pemerintah menjelaskan kegiatan yang mengalami perubahan beserta dasar penetapan prioritasnya, termasuk dampaknya terhadap mutu dan cakupan pelayanan masyarakat.
Persoalan lainnya adalah perbedaan angka antara surat pengantar tertanggal 6 November 2026 dengan Lampiran I rancangan RAPBD.
Dalam dokumen tersebut, belanja barang dan jasa pada surat pengantar tercatat Rp89,31 miliar lebih besar dibandingkan Lampiran I.
Sebaliknya, belanja hibah pada lampiran lebih besar Rp47,59 miliar dan belanja modal lebih besar Rp34,52 miliar dibandingkan surat pengantar.
Meskipun jumlah akhir belanja Daerah pada Kedua Dokumen sama, Fraksi ABNR menilai perbedaan komposisi tersebut tetap harus dijelaskan.
“Karena itu, Fraksi ABNR meminta rekonsiliasi resmi antara surat pengantar, Nota Keuangan, Lampiran I, rincian SIPD, RKPD, dan naskah kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani pada 14 Agustus 2026,”demikian penegasan dalam pandangan Umum Fraksi tersebut.
Fraksi ABNR meminta satu versi dokumen resmi yang disepakati sebagai pegangan bersama, dilengkapi matriks perubahan pagu, sasaran, dan indikator sejak RKPD.
“Dokumen tersebut diharapkan diterima DPRD sebelum pembahasan terperinci dimulai,”ujarnya.
Fraksi ABNR juga mempertanyakan konsistensi target RAPBD dengan RPJMD 2025–2029.
Untuk 2027, RPJMD memperkirakan pendapatan Rp6.861,98 miliar, sedangkan RAPBD hanya mencantumkan Rp6.223,46 miliar atau lebih rendah Rp638,53 miliar.
Belanja modal dalam RAPBD juga dinilai kurang dari separuh angka yang diproyeksikan dalam RPJMD, yakni Rp844,99 miliar.
Perbedaan target juga terlihat pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pertambangan. RKPD menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 7,7 persen dalam RPJMD menjadi 4,80 hingga 5,70 persen.
Fraksi ABNR meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan asumsi tersebut sekaligus menetapkan target resmi yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan RAPBD 2027.
Pada sisi pendapatan, rencana pendapatan 2027 meningkat Rp600,96 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Sebanyak Rp496,94 miliar atau 82,7 persen dari tambahan tersebut berasal dari pendapatan transfer.
Sementara itu, pajak daerah ditargetkan Rp2.001,85 miliar atau meningkat Rp164,31 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Sebaliknya, retribusi daerah turun Rp57,38 miliar.
Fraksi ABNR meminta pemerintah menyampaikan dasar proyeksi setiap jenis pajak, termasuk basis objek dan wajib pajak, asumsi kepatuhan, serta perubahan kebijakan pemungutan.
Fraksi ABNR turut meminta penjelasan terkait penyertaan modal Rp50 miliar yang belum terdapat dalam APBD murni 2026. Pemerintah diminta mengungkapkan badan usaha penerima, dasar hukum, tujuan, proyeksi manfaat, serta hasil penilaian kelayakan dan risikonya.
Belanja tidak terduga sebesar Rp38 miliar yang naik Rp23 miliar dari RKPD juga diminta disertai penjelasan mengenai kebutuhan, risiko, mekanisme penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi ABNR berpandangan RAPBD NTB 2027 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih mendalam. Namun, fraksi tersebut belum menyatakan persetujuan terhadap seluruh pilihan alokasi yang diajukan Pemerintah.
Penilaian akhir akan ditentukan berdasarkan jawaban tertulis Pemerintah, kelengkapan dokumen yang telah direkonsiliasi, dan kepastian bahwa perubahan anggaran memperkuat pelayanan kepada Masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











