Di tengah Perjuangannya Menyuarakan bahaya Peredaran Narkoba, Badai NTB justru harus berhadapan dengan Proses Hukum. Putusan PN Raba Bima menjadi harapan bagi Tim Advokat BERANI agar suara Masyarakat yang berjuang Demi Kepentingan Publik tidak dipatahkan. Jaksa diminta tidak mengajukan Banding, sementara Kapolri dan Kapolda NTB didesak menghentikan proses Hukum terhadap Badai.
SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima menjatuhkan Putusan lepas terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam Perkara dugaan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi. Putusan tersebut mendapat apresiasi dari Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI), yang menilai aktivitas Badai dalam menyuarakan pemberantasan Narkoba merupakan bagian dari perjuangan untuk Kepentingan Umum.
Perwakilan Tim Advokat Koalisi BERANI, Yan Mangandar Putra, mengatakan majelis hakim telah mempertimbangkan aktivitas Badai NTB sebagai aktivis perempuan yang selama ini menyuarakan persoalan peredaran Narkoba melalui berbagai cara, mulai dari jalur formal, media sosial, diskusi bersama Masyarakat, hingga penulisan buku.
Menurut Yan, putusan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi Konstitusi dan Undang-undang.
“Kami 13 orang Tim Advokat dari Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) mengapresiasi kepada 3 Hakim Muda yang dalam pertimbangan hukumnya mengakui dan menghargai tindakan Badai NTB sebagai Aktivis Perempuan,” kata Yan dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (13/11/2026).
Putusan Perkara Pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi tersebut dibacakan pada Rabu (11/11/2026) kemarin, sekitar pukul 15.00 WITA. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, didampingi Dua hakim anggota, Angga Hakim Permana Putra, dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra.
Majelis hakim membacakan putusan setebal 111 halaman. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Namun, majelis hakim juga menyatakan terdapat dasar peniadaan Pidana.
Atas pertimbangan tersebut, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook @Badai NTB dikembalikan kepada terdakwa.
Yan menjelaskan, meskipun majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum (PU) mengenai terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat pertimbangan tambahan mengenai alasan peniadaan Pidana.
Dalam dokumen pernyataannya, Tim Advokat BERANI menyebut majelis hakim mempertimbangkan Pasal 433 ayat (3) KUHP, yakni alasan pembenar berupa Kepentingan Umum.
Pertimbangan itu, menurut tim advokat, berkaitan dengan fakta bahwa pelapor Hilda Komala Dewi, anggota DPRD Kabupaten Bima, sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan Badai NTB. Selain itu, Badai disebut tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, melainkan mengedukasi Masyarakat dan mengimbau Warga agar melaporkan peredaran Narkoba kepada aparat berwenang.
Yan menilai aktivitas tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap persoalan narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa.
Meski putusan lepas tersebut memberikan hak kepada penuntut umum untuk menempuh upaya hukum banding sebagaimana ketentuan yang dirujuk tim advokat, Koalisi BERANI berharap jaksa mempertimbangkan untuk tidak mengajukan banding.
Yan menegaskan, perjuangan Badai dalam menyuarakan pemberantasan narkoba merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus dukungan terhadap tugas aparat penegak hukum.
“Badai dalam perjuangan bongkar bandar adalah semata sebagai masyarakat melakukan kontrol sosial mengawasi terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa yang tentunya mendukung tugas-tugas aparat penegak hukum termasuk Jaksa dalam menuntut perkara narkkotika,”demikian pernyataan Yan dalam dokumen tersebut.
Tim advokat juga menyoroti langkah Kejaksaan Negeri Bima yang mereka nilai konsisten menjatuhkan tuntutan berat terhadap para pelaku tindak pidana narkotika, termasuk Oknum Polisi yang terlibat perkara Narkotika hingga dituntut Pidana Penjara seumur hidup.
Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi kontradiktif apabila di satu sisi jaksa menuntut berat para pelaku Kejahatan Narkotika, tetapi di sisi lain aktivis yang menyuarakan pemberantasan narkoba justru menghadapi tuntutan pidana.
“Jadi sangat kontra dengan upaya-upaya tegas yang dilakukan Jaksa terhadap para pelaku kejahatan narkotika, namun disisi lain juga Aktivis anti Narkoba ingin dikerangkeng dalam jeruji besi oleh Jaksa,” ungkap Yan dalam pernyataan tertulisnya.
Selain meminta jaksa tidak mengajukan banding, Tim Advokat BERANI turut menyoroti keterangan Hilda Komala Dewi dalam persidangan. Mereka menyebut pelapor yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima itu mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk melalui akun media sosialnya.
Tim advokat menilai persoalan narkoba merupakan masalah sosial darurat yang mengancam masa depan generasi muda di Bima.
Dalam pernyataannya, Yan juga menyampaikan permintaan kepada Kapolri dan Kapolda NTB agar menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Badai NTB, terutama terkait laporan yang diajukan oleh tiga perwira Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) di NTB.
“Kami meminta kepada Bapak Kapolri dan Kapolda NTB untuk menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Badai NTB terutama yang dilaporkan oleh 3 orang petinggi polri di NTB berpangkat Kompol,” tegasnya.
Tim advokat menilai laporan tersebut tidak lebih dari upaya pembungkaman terhadap hak konstitusional Badai dalam menyampaikan pendapat. Mereka berpendapat, perjuangan Badai menyuarakan pemberantasan narkoba merupakan upaya untuk kepentingan umum dan mewakili keresahan masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
