SUMBAWAPOST.com|™ Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan serius dalam penyusunan RAPBD 2027. Ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat, ketidakpastian Ekonomi Global, ancaman Kekeringan, hingga potensi banjir menjadi perhatian dalam menentukan arah Kebijakan Anggaran.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD NTB Tahun Anggaran 2027.
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Umi Dinda, yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam dokumen RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,22 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp2,98 triliun atau meningkat sekitar 20,01 persen.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp3,128 triliun.
Meski pendapatan daerah mengalami peningkatan, Pemerintah mengingatkan bahwa struktur pendapatan masih menghadapi tantangan karena kenaikannya sangat ditopang transfer Pemerintah pusat.
Umi Dinda menyampaikan bahwa pemerintah harus memperkuat sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi.
“Keter-gantungan pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu kita harus terus berupaya untuk memperkuat pendapatan asli daerah dan memperluas basis Ekonomi daerah,”demikian Penjelasan Gubernur dalam pidato yang disampaikan Umi Dinda, dalam keterangan Dokumen yang diterima media ini. Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan fiskal, NTB juga menghadapi ancaman kekeringan di sejumlah Wilayah Kabupaten dan Kota.
Karakteristik iklim NTB dengan periode musim kemarau yang relatif panjang menyebabkan ketersediaan air bersih, keberlanjutan produksi pertanian, dan kondisi lingkungan membutuhkan perhatian serius.
Di sisi lain, mulai turunnya hujan di sejumlah Wilayah juga mengharuskan Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.
Dalam pidato tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kondisi cuaca dan risiko bencana harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan alokasi anggaran 2027.
“Dan saat ini, dengan mulainya hujan di beberapa wilayah, kita juga harus mulai bersiap untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” demikian disampaikan Umi Dinda.
Pemerintah menilai pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan Kewenangan Pemerintah, tingkat risiko, kebutuhan Masyarakat, serta kemampuan Keuangan Daerah.
Tantangan lainnya adalah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan transfer ke daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah menyusun belanja secara realistis sekaligus menjaga ruang fiskal.
Pemprov NTB juga menyoroti ketimpangan antarwilayah dan masih tingginya angka kemiskinan di Desa. Karena itu, intervensi pembangunan akan difokuskan pada Wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.
Selain itu, kecepatan dan kualitas realisasi anggaran menjadi perhatian agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal tahun.
Pemerintah berencana memperkuat perencanaan, mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan.
Untuk menghadapi risiko lingkungan dan kebencanaan di wilayah kepulauan yang rawan bencana, pemerintah juga menyiapkan belanja tidak terduga dan langkah kesiapsiagaan.
Dalam Pidato tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah tidak ingin menyusun perencanaan dengan asumsi yang terlalu optimistis di tengah ketidakpastian.
“Karena itu kami tidak membangun perencanaan di atas asumsi yang terlalu optimistis. Kekuatan fiskal daerah dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola Sumber Daya secara tepat dan cermat,”demikian pernyataan Gubernur yang disampaikan Umi Dinda.
Pemprov NTB berharap RAPBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjawab kebutuhan Masyarakat, termasuk menghadapi ancaman bencana dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
