SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Anggaran sebesar Rp1,057 triliun untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan pada 2027.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari Prioritas NTB Good and Smart Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Cerdas, dengan fokus pada Reformasi Birokrasi, Meritokrasi, Digitalisasi Pelayanan, serta Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan Anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Akrab Disapa Umi Dinda, saat mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan dokumen RAPBD 2027, alokasi untuk tata kelola Pemerintahan yang baik dan cerdas mencapai Rp1.057.210.460.040.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat Reformasi Birokrasi berbasis Meritokrasi, meningkatkan Kualitas Pelayanan melalui Digitalisasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam penjelasan Gubernur yang disampaikan Umi Dinda, Pemerintah menempatkan kualitas perencanaan sebagai salah satu faktor penting untuk memastikan Program pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Reformasi Birokrasi berbasis Meritokrasi, Digitalisasi Layanan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Perencanaan yang baik adalah merupakan separuh dari pekerjaan Kita,” demikian pernyataan dalam pidato tersebut, dalam dokumen yang diterima media ini. Selasa (10/11/2026).
Selain reformasi Birokrasi, Pemprov NTB juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam Dokumen tersebut, pemerintah menyebutkan adanya ruang untuk penyesuaian tambahan penghasilan Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena kinerja Birokrasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan.
“Kami juga memberi ruang untuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai kemampuan Keuangan Daerah, karena kinerja mesin Birokrasi adalah prasyarat bagi seluruh program Kita untuk dapat tereksekusi dengan baik dan berdampak bagi Masyarakat,” demikian disampaikan Umi Dinda mengutip pidato Gubernur.
Selain alokasi untuk tata kelola Pemerintahan, RAPBD NTB 2027 juga memuat belanja untuk berbagai urusan Pemerintahan.
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp3,732 triliun. Sementara urusan wajib non-pelayanan dasar sebesar Rp387,16 miliar, urusan pilihan Rp284,14 miliar, serta penunjang urusan Pemerintahan dan Pengawasan sebesar Rp1,305 triliun.
Pemprov NTB juga menyatakan tetap memenuhi belanja yang diwajibkan peraturan Perundang-Undangan, termasuk fungsi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik, dan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
Melalui alokasi tersebut, pemerintah berharap Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perubahan sistem Administrasi, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh Masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
