SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemuda Bima bersama Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) menyiapkan Naskah Policy Brief atau Rekomendasi Kebijakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dokumen tersebut akan memuat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemerintah dalam menentukan arah Pembangunan Daerah.
Setidaknya ada Tujuh persoalan yang mengemuka dalam Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan RKBPL, yakni sektor Pertanian, Ketenagakerjaan dan Pengangguran, Pemerataan Pendidikan, Konflik Sosial, Peredaran gelap Narkotika, Penegakan Hukum, serta Degradasi Lingkungan.
Hasil diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk memperkuat Kebijakan Pembangunan NTB.
Dialog yang diinisiasi Bidang Hukum, Hubungan Kelembagaan dan Organisasi RKBPL itu berlangsung di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026), dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026.
Mengangkat tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram, serta berbagai Organisasi Kepemudaan dan Paguyuban.
Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyambut baik inisiatif dialog tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang bagi pemuda untuk menyampaikan gagasan, naskah Policy Brief, serta rekomendasi konkret yang dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah.
Dukungan tersebut menjadi peluang bagi RKBPL dan elemen pemuda untuk membawa hasil diskusi ke ruang pengambilan kebijakan pemerintah.
Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, turut mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Kolaborasi lintas organisasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengawal Pembangunan Daerah.
Dalam sesi diskusi panel, sejumlah narasumber membedah persoalan pembangunan NTB dari perspektif Perencanaan Daerah, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, hingga Sosial Kemasyarakatan.
Firmansyah, dari Bappeda NTB, memaparkan arah transformasi menuju NTB Emas 2045. Ia menekankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguasaan sains dan teknologi sebagai fondasi utama Pembangunan Daerah.
Sementara itu, akademisi hukum FHISIP Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain mengangkat persoalan kepercayaan publik terhadap Penegakan Hukum. Ia menyoroti fenomena main hakim sendiri di Bima yang muncul dalam sejumlah Persoalan Sosial, seperti pemblokiran jalan akibat masalah arisan hingga perselisihan keluarga.
Persoalan Pendidikan turut menjadi perhatian Supriadin, pengelola lembaga Pendidikanbinaan RKBPL. Ia mengkritisi rendahnya investasi pendidikan dan dampak kerusakan lingkungan terhadap masa depan Anak-anak di Bima.
Dalam pandangannya, kalangan intelektual juga harus menjaga keberpihakan kepada masyarakat yang suaranya kerap tidak terwakili.
“Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mewakili suara-suara yang tidak terwakili (the voiceless), bukan justru menjadi corong oligarki dan korporasi yang duduk manis di kafe-kafe berkat pendanaan instan,” sindir Supriadin tajam.
Dari perspektif ekonomi dan pengembangan kapasitas generasi muda, Dr. Firmansyah, dosen FEB Universitas Mataram, mendorong pemuda meninggalkan mentalitas instan, membangun budaya menulis, serta memperkuat kemampuan melalui kerja nyata.
Gagasan tersebut diperkuat M. Irwan, yang menekankan empat modal utama kepemudaan, yakni karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi, serta kolaborasi.
Aktivis Nurjanah, juga mengingatkan pentingnya gerakan pemuda yang inklusif dengan memperhatikan kerentanan sosial dan diskriminasi kualitas pendidikan yang turut dialami perempuan.
Selain diskusi panel, forum tersebut diisi Orasi Keadilan oleh Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani.
Keduanya menyampaikan kegelisahan mengenai pemuda yang kerap dijadikan komoditas politik musiman. Mereka juga menyoroti persoalan pengangguran terdidik, ancaman narkotika, serta terbatasnya ruang ekspresi positif bagi generasi muda.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian kolektif.
“Di era transisi sosial-ekonomi saat ini, NTB dihadapkan pada persoalan krusial yang menuntut perhatian kolektif. mulai dari sektor pertanian dan ketenagakerjaan, pemerataan pendidikan, potensi konflik sosial, masifnya peredaran gelap narkotika, hingga kompleksitas penegakan hukum bagi masyarakat marginal,” tegas Taufan.
Rangkaian diskusi dan orasi tersebut menjadi bahan awal penyusunan rekomendasi kebijakan. RKBPL bersama elemen pemuda berencana merumuskan hasil pembahasan ke dalam naskah Policy Brief untuk menjembatani aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat dengan proses perumusan kebijakan Pemerintah.
Melalui langkah tersebut, suara kritis pemuda diharapkan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
