SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting melalui Program Desa Berdaya. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram yang siap memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dan Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Senin (15/6/2026). Pertemuan turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri.
Dalam kesempatan itu, Wagub NTB menegaskan bahwa Program Desa Berdaya menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lintas sektor.
“Kami bersama Bapak Gubernur saat ini sedang fokus mendorong Program Desa Berdaya. Di dalamnya ada berbagai intervensi, termasuk penanganan stunting yang tentu tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga kualitas pangan, keamanan makanan, serta penggunaan obat-obatan yang aman bagi masyarakat,” ujar Wagub.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada keamanan pangan dan edukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat.
Karena itu, Wagub berharap BBPOM dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap BBPOM tidak hanya hadir dalam fungsi pengawasan, tetapi juga memperkuat edukasi kepada masyarakat, pelaku UMKM pangan maupun pemerintah daerah agar keamanan pangan menjadi budaya bersama,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso, menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan keamanan pangan.
Wagub juga menekankan pentingnya memperkuat forum koordinasi antarinstansi agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan obat dan pangan dapat ditangani secara lebih efektif.
“Ke depan kita perlu lebih sering melaksanakan rapat koordinasi. Dari forum tersebut kita bisa saling bertukar informasi, mengevaluasi hasil pengawasan, sekaligus merumuskan langkah-langkah bersama untuk memperkuat keamanan obat dan pangan di NTB,” ungkapnya.
Ia berharap hasil pengawasan BBPOM dapat terintegrasi dengan berbagai program prioritas daerah, termasuk Program Desa Berdaya, penurunan stunting, keamanan pangan sekolah, serta pembinaan UMKM pangan di seluruh wilayah NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
