SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya melalui peluncuran program ‘Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender’, yang diresmikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal.
Peluncuran program yang dirangkaikan dengan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Situasi Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender di NTB tersebut berlangsung di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan NTB yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Dinda menyoroti tingginya kerentanan sosial yang masih dihadapi daerah ini, terutama terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap berkaitan dengan persoalan perkawinan anak dan stunting.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia serta upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Isu kekerasan berbasis gender tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.
Umi Dinda menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kekerasan berbasis gender tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, capaian yang ingin kita raih bersama tidak mungkin dapat terwujud. Saya berharap kita semua memiliki komitmen untuk menjadi duta dalam memerangi kekerasan berbasis gender agar tidak terus terulang,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret hingga ke tingkat desa dan dusun melalui penguatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Program sekolah perempuan yang telah berjalan di sejumlah wilayah dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kapasitas perempuan.
Menurutnya, program tersebut mampu memperkuat ketahanan mental, meningkatkan pengetahuan, serta membangun keberanian perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Tak hanya itu, Umi Dinda juga mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.
“Khususnya para suami yang hadir hari ini, harus mampu melindungi, mencintai, mengayomi, dan memastikan tidak terjadi kekerasan, baik terhadap istri sebagai sosok perempuan maupun terhadap anak-anak perempuan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengungkapkan fakta yang memprihatinkan. Berdasarkan data statistik, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun angka tersebut diyakini masih jauh lebih tinggi karena banyak korban yang memilih diam dan tidak melaporkan kasus yang dialaminya.
Menurutnya, kekerasan sering dianggap sebagai aib keluarga atau bahkan dipandang sebagai takdir yang harus diterima. Padahal dampaknya sangat besar, mulai dari hilangnya rasa aman, terganggunya masa depan korban, hingga risiko kematian akibat perkawinan anak dan rendahnya kualitas kesehatan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah dan dicarikan jalan keluar. Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan kekuatan bersama dengan harapan dapat menginisiasi forum multipihak sebagai ruang kolaborasi di Nusa Tenggara Barat,” jelas Misiyah.
Forum multipihak tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, kelompok disabilitas, serta lembaga adat dan keagamaan dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Hal senada disampaikan Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi. Ia menjelaskan bahwa program Voice for Equality hadir untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia di NTB apabila tidak ditangani secara bersama-sama.
“Capaian utama yang ingin kami dorong adalah organisasi masyarakat sipil dapat bermitra dan berperan aktif dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Harapan kami, NTB semakin bebas dari kekerasan berbasis gender, serta angka perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menurun,” ungkap Kristi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati, Direktur LPSDM Ririn Hayudiani, Direktur PPK Aprilina Utari, serta Koordinator Program Inspire Sicilia Setiawan.
Melalui peluncuran Voice for Equality, Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai mitra berharap lahir gerakan bersama yang mampu memperkuat perlindungan perempuan dan anak, menekan angka kekerasan berbasis gender, serta menciptakan NTB yang lebih aman, setara, dan berkeadilan bagi semua.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
