SUMBAWAPOST.com | Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, resmi melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Kamis (9/4/2026). Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB pada pukul 17.00 Wita ini sekaligus diikuti pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan itu, Gubernur membacakan Keputusan Presiden Nomor 29/TPA/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, yang menjadi dasar pengangkatan Abul Chair sebagai Sekda definitif.
Iqbal mengaku lega setelah melalui proses panjang pengisian jabatan Sekda. Ia menyebut telah menerima informasi langsung dari Menteri Sekretaris Negara sebelum libur Lebaran bahwa Presiden telah menandatangani surat keputusan tersebut.
“Satu hari sebelum libur Lebaran, saya ditelepon Mensesneg, menyampaikan bahwa Bapak Presiden sudah menandatangani. Tapi setelah libur baru dikirimkan,” ujar Iqbal.
Ia juga menepis berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait keberadaan surat keputusan tersebut. “Teman-teman media sering bertanya, katanya SK Sekda sudah di atas meja saya. Saya bilang, di atas meja saya cuma ada kacang rebus sama ubi rebus, tidak ada SK,” katanya, disambut tawa hadirin.
Menurut Iqbal, pengangkatan Sekda merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga prosesnya membutuhkan waktu relatif lama.
“Jabatan Sekda ini adalah jabatan eselon I yang diputuskan melalui TPA. Itu sebabnya prosesnya panjang,” ujarnya.
Dengan pelantikan ini, posisi Sekda NTB yang sebelumnya diisi pelaksana tugas kini resmi dijabat secara definitif oleh Abul Chair. Pemerintah Provinsi NTB berharap kehadiran Sekda definitif dapat memperkuat koordinasi birokrasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain melantik Sekda, Iqbal juga melakukan penyegaran besar-besaran birokrasi dengan melantik puluhan pejabat di berbagai level. Ia menegaskan, pelantikan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari proses panjang yang akan diuji secara terbuka.
“Ini belum selesai. Ini tahap awal dari proses panjang,” kata Iqbal.
Ia bahkan secara tegas menetapkan tenggat waktu enam bulan sebagai tolok ukur awal kinerja para pejabat yang baru dilantik.
“Kalau target enam bulan tidak tercapai, mohon maaf, harus dengan sukarela diganti,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kepemimpinan Iqbal yang menempatkan kinerja sebagai parameter utama. Ia juga menyadari bahwa setiap keputusan pengisian jabatan tidak akan pernah memuaskan semua pihak, namun sebagai kepala daerah ia memilih menanggung risiko tersebut.
Dalam konteks itu, pelantikan ini juga dapat dibaca sebagai langkah konsolidasi sekaligus penyelarasan mesin birokrasi menghadapi sisa masa pemerintahan beberapa tahun ke depan.
Iqbal mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan tidak hanya datang dari internal, tetapi juga dipengaruhi dinamika global, nasional, hingga daerah. Karena itu, pola kerja konvensional dinilai tidak lagi memadai.
“Bekerja seperti biasa saja sudah tidak lagi cukup. Kita harus bekerja extraordinary,” katanya.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam situasi tersebut, ia meminta birokrasi tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi juga mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Mimpi besar tidak boleh terhalang oleh anggaran kecil,” ujar Iqbal.
Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma birokrasi, dari sekadar pelaksana program menjadi pengelola sumber daya yang adaptif dan inovatif.
Di tengah tekanan kinerja, Iqbal tetap menyoroti pentingnya kerja kolektif. Ia mengibaratkan pemerintahan seperti ibadah berjamaah yang menuntut koordinasi dan kebersamaan. Dalam konteks ini, peran Sekda menjadi krusial sebagai penggerak utama koordinasi lintas OPD.
Iqbal juga menyinggung peran keluarga pejabat agar tetap memberikan dukungan tanpa mencampuri urusan profesional. “Yang dilantik adalah suaminya, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Dukung dari belakang, tapi jangan masuk terlalu dalam ke urusan kantor,” katanya.
Dengan pelantikan ini, struktur birokrasi NTB mengalami penyegaran di berbagai lini. Namun, seperti ditegaskan Iqbal, seluruh pejabat akan segera diuji melalui kinerja nyata dalam waktu enam bulan ke depan.
Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik
Pelantikan tersebut turut mengukuhkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemprov NTB, di antaranya:
Sekda NTB: Abul Chair
Kepala Dinas (Eselon II):
1. Lalu Kusuma Wijaya- Kepala Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Dr. Syamsul Hadi- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Lalu Wiranata- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Muhamad Ihwan- Kepala Dinas Kebudayaan
5. Lalu Mirza Amir Hamzah Bapuangan- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Didik Mahmud Gunawan Hadi- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat RSUD (Eselon II):
1. drg. H. Asrul Sani- Direktur RSUD Provinsi NTB
2. Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf- Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD
3. Srianingsih- Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD
4. I Putu Artawan Prayoga- Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSUD
5. Adi Wira Perdana- Wakil Direktur Pelayanan RSUD
Kepala Biro (Eselon II):
1. Amir- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Yus Harudian Putra- Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
Kepala Bidang (Eselon III):
1. Radyus Ramli Hindarman- Bidang Tata Lingkungan (DLHK)
2. Mustara Hadi- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (DLHK)
3. Niniek Rahayu- Bidang Deposit, Pengadaan dan Layanan Perpustakaan 4.Rahmi Fahrunnisa- Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam (Koperasi dan UMKM)
5. Subhan Hadi- Bidang Cipta Karya (PUPR)
6. Mariyani- Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana (Peternakan)
7. Muazzam- Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Keolahragaan
Sekretaris Dinas (Eselon III):
1. Ayu Juita Mayasari- Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM
Kepala Bagian (Eselon III):
1. Ida Bagus Arnawa- Kepala Bagian Rumah Tangga (Setda)
Kepala UPTD / Unit Teknis (Eselon III):
1. Lalu Akhmad Gifary Akbar- Kepala UPTD TPA Regional
2. Yuni Hariadi- Kepala UPTD Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
3. Lalu Eka Armusadi- Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (Sumbawa–Sumbawa Barat)
4. Abdul Wahab- Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Pulau Lombok)
Kepala Seksi (Eselon IV):
1. Abdul Hanan- Seksi Pengawasan dan Mutu Hasil Perikanan
2. Armin Alamsyah- Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan
3. Ahyar Rosyidi- Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan
4. Edi Suprayanto- Seksi Pengamanan Aset
5. Kasibun- Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
6. Maslah- Seksi Perlindungan KSDAE
Kepala Sub Bagian (Eselon IV):
1. Nurwahidah- Kasubbag Tata Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan
2. Haerudin- Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Dinas Sosial PPPA)
Penulis : SUMBAWAPOST.com
