Lombok Barat| SUMBAWAPOST.com–Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap ke-4 di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi digelar di Halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026).
Peresmian ini menandai operasional 41 unit SPPG, dengan 36 unit berada di NTB dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi MBG yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kehadiran SPPG membawa perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut pemerintah kini menggunakan pendekatan ‘logika terbalik’, yakni menciptakan permintaan (demand) lebih dulu di hilir sebelum memperkuat sektor hulu.
“Dulu, petani sering ragu menanam sayur atau memelihara ikan karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Hari ini, Presiden menciptakan permintaannya dulu melalui MBG. Sekarang di pasar, pedagang sayur sudah punya posisi tawar tinggi karena barang mereka pasti diborong untuk kebutuhan gizi ini,” ujarnya.
Tantangan Inflasi dan Antisipasi Pasokan
Meski membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi, tingginya permintaan turut memicu tantangan baru berupa kenaikan harga akibat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan (supply).
Gubernur mengakui masyarakat mulai merasakan dampak inflasi. “Ini bukan salah program MBG-nya, tapi kita yang harus lebih cepat mengantisipasi ketersediaan pasokan. Karena itu, mulai Mei mendatang, Pemprov NTB akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat,” tambahnya.
Langkah konkret yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB meliputi pengembangan greenhouse sayuran skala kolektif dan rumah tangga, budidaya ikan nila, patin, serta ikan laut dengan sistem bioflok, hingga optimalisasi peternakan ayam petelur.
Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Umat
Selain memperkuat pemenuhan gizi, Miq Iqbal menekankan peran strategis pesantren dalam pengelolaan SPPG. Ia menilai pesantren berpotensi membangun kemandirian finansial melalui ekosistem ekonomi tertutup (closed-loop ecosystem).
“Pesantren tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar karena punya penghasilan tetap (fixed income) dari SPPG. Jika jamaah diberdayakan untuk memelihara ayam petelur atau menanam cabai, maka kebutuhan dapur SPPG bisa terpenuhi dari internal mereka sendiri,” jelasnya.
Ia bahkan mendorong pesantren untuk mengembangkan industri turunan seperti pabrik roti hingga peternakan sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu.
“Jika target seribu dapur tercapai, bayangkan kekuatan ekonomi keumatan yang tercipta. Ini adalah awal yang baik untuk penguatan ekonomi berbasis pesantren,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa peresmian 41 SPPG ini merupakan bagian dari jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi MBG bentukan PBNU. “Jadi sekarang sudah mencapai hampir 200 SPPG yang sudah beroperasi dan sekian ratus lagi sedang berproses dalam sistem BGN sehingga tidak terlalu lama target 1.000 SPPG yang sudah dicanangkan bersama Ketua BGN bisa tercapai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peresmian tahap sebelumnya telah dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang, dan kini NTB menjadi lokasi peresmian keempat.
Yahya menegaskan, kualitas gizi dan pelayanan bagi para santri harus menjadi prioritas utama. “Bukan hanya soal angka statistik melainkan tergantung anak-anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena mereka ini adalah masa depan bangsa,” tegasnya.
