SUMBAWAPOST.com| Mataram –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan perencanaan dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong kemandirian Desa.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam Workshop Perencanaan Program Desa Berdaya Transformatif, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB itu berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Program Desa Berdaya Transformatif merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang dirancang secara terstruktur dan berbasis data untuk menjawab persoalan kemiskinan ekstrem di desa.
Program ini diarahkan untuk mentransformasi desa menjadi entitas yang mandiri secara ekonomi dan sosial melalui intervensi pada empat pilar utama, yakni perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, serta inklusi keuangan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang terintegrasi agar program benar-benar tepat sasaran.
“Program Desa Berdaya Transformatif tidak hanya soal bantuan, tetapi tentang membangun sistem yang mampu mengangkat keluarga miskin menuju kemandirian. Karena itu, perencanaan berbasis data dan sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama,” ujarnya.
Pelaksanaan program ini dilakukan melalui tahapan yang jelas dan berkelanjutan, mulai dari verifikasi dan validasi data keluarga sasaran, proses graduasi menuju kemandirian, hingga pengembangan penghidupan produktif yang disesuaikan dengan potensi ekonomi desa.
Program ini juga menitikberatkan pada perubahan perilaku, penguatan kapasitas sosial, serta pendampingan keuangan rumah tangga agar keluarga sasaran mampu beralih dari pola konsumtif menuju aktivitas ekonomi produktif.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani menekankan pentingnya integrasi sektor pertanian dalam program tersebut.
“Mayoritas keluarga miskin ekstrem berada di desa dan bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, intervensi penghidupan produktif harus selaras dengan potensi lokal agar dampaknya berkelanjutan,” katanya.
Pada tahun 2026, Program Desa Berdaya Transformatif menargetkan 40 desa yang berada di kantong kemiskinan ekstrem dan absolut di NTB.
Pelaksanaannya akan didukung oleh tenaga pendamping khusus serta melibatkan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
Melalui program unggulan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sebagai fondasi dalam mewujudkan NTB yang makmur, mendunia, dan sejahtera dengan desa sebagai kekuatan utama pembangunan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
