TGH Najamuddin Desak Bupati Lotim Inventarisasi Tanah Terlantar di Pesisir Selatan: Ancaman Demo Jika Tak Ditindak

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa

Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa

SUMBAWAPOST.com| Lombok Timur-Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati Lombok Timur, untuk segera melakukan inventarisasi dan evaluasi tanah-tanah terlantar di kawasan pesisir selatan, mulai dari Teluk Ekas, Pantai Cemara, hingga wilayah sekitarnya.

Menurut Najamuddin, ratusan hektare lahan di kawasan strategis pariwisata tersebut dibiarkan terlantar selama puluhan tahun tanpa aktivitas pembangunan. Akibatnya, Lombok Timur dirugikan karena tidak lahirnya hotel, resort, maupun fasilitas pariwisata yang seharusnya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tanah-tanah ini sudah terlalu lama dibiarkan terlantar. Tidak ada pembangunan, tidak ada hotel, tidak ada pemasukan PAD dari sektor perhotelan. Ini jelas merugikan Lombok Timur,” tegas Najamuddin, dalam keterangan ke Media ini. Selasa (16/12/2025).

Ia menilai pemerintah daerah selama ini terkesan membiarkan kondisi tersebut, padahal berbagai fasilitas dasar sudah disiapkan, seperti jalan yang memadai dan ketersediaan air bersih. Namun, menurutnya, semua itu menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan pembangunan kawasan wisata.

Baca Juga :  Peduli Lingkungan, Bank NTB Syariah Tanam Ribuan Bibit Pohon di Joben Lombok Timur

“Apa gunanya jalan bagus dan air bersih kalau tidak ada bangunan wisata? Tidak ada hotel, tidak ada aktivitas ekonomi. Pariwisata Lombok Selatan tidak pernah tumbuh karena lahannya dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Najamuddin meminta Bupati Lombok Timur berani mengambil langkah tegas, termasuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) atau bentuk hak pengelolaan lain yang telah diberikan kepada investor atau pengembang, namun tidak pernah direalisasikan.

“Kalau sudah diberikan hak oleh pemerintah pusat tapi tidak dibangun, harusnya dicabut. Itu tanah negara, bukan untuk disimpan puluhan tahun tanpa aktivitas,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Lombok Timur harus menyiapkan argumentasi dan data yang kuat agar pemerintah pusat dapat mencabut hak-hak tersebut dan mengembalikan lahan kepada negara untuk kemudian diberikan kepada investor yang benar-benar siap membangun.

“Kita butuh pengembang yang punya modal dan komitmen. Bukan yang hanya menguasai lahan tapi tidak punya kemampuan membangun,” ujarnya.

Baca Juga :  Tiap Tahun, Dinsos NTB Kucurkan Rp1,4 Miliar Untuk Anak di Lotim

Najamuddin juga menilai potensi wisata pesisir selatan Lombok Timur sangat luar biasa, bahkan disebutnya tidak kalah, bahkan lebih baik dibanding Mandalika jika dikelola secara serius.

“Pantai Cemara, Teluk Ekas, dan kawasan selatan Lombok Timur itu view-nya luar biasa. Tapi sampai sekarang tidak berkembang karena persoalan lahan,” katanya.

Sebagai warga Lombok Selatan, Najamuddin mengaku sudah terlalu lama bersabar. Ia bahkan melontarkan ancaman akan menggerakkan aksi demonstrasi jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah nyata.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan, saya akan turun demo. Saya akan ajak masyarakat. Ini peringatan serius,” tegasnya.

Ia berharap Bupati Lombok Timur segera memanggil para pengembang, melakukan klarifikasi, membuka data secara transparan, dan membawa persoalan tanah terlantar tersebut ke pemerintah pusat.

“Sudah puluhan tahun 20, 30, bahkan 40 tahun tanah ini dibiarkan. Itu kerugian besar bagi Lombok Timur. Saatnya diambil alih dan diberikan kepada investor yang benar-benar mau membangun,” pungkas Najamuddin.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua Badko HMI Bali-Nusra Sentil Fenomena Banjir Pujian untuk Sari Yuliati: Rakyat NTB Butuh Bukti, Bukan Sekadar Tepuk Tangan
Ketua DPRD Isvie Pasang Badan untuk Sari Yuliati: Jangan Hapus Jejak Pengabdian yang Sudah Dirasakan Rakyat NTB
Brigpol Anhar Disanksi karena Terbukti Telantarkan Istri, Bupati Bima Dinilai Melindungi Ajudannya
DPRD NTB Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Potensi PAD Bertambah Rp160 Miliar
PBB NTB Datangi KPU, Dinamika Kepengurusan hingga Aturan Baru Pemilu 2029 Jadi Sorotan
Ketua DPRD Isvie Rupaeda: Kebangkitan Nasional Jangan Berhenti Jadi Seremoni, NTB Harus Bangkit dari Kemiskinan hingga Krisis Moral
Menteri Ara Puji Terobosan BSN di NTB, Kredit Rumah Kini Lebih Berpihak ke Rakyat Kecil
Truk Molen Diduga Over Tonase Hancurkan Jalan Selong Belanak, APPM-NTB Kecam dan Siap Hadang Jalan
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 17:10 WIB

Ketua Badko HMI Bali-Nusra Sentil Fenomena Banjir Pujian untuk Sari Yuliati: Rakyat NTB Butuh Bukti, Bukan Sekadar Tepuk Tangan

Sabtu, 23 Mei 2026 - 16:30 WIB

Ketua DPRD Isvie Pasang Badan untuk Sari Yuliati: Jangan Hapus Jejak Pengabdian yang Sudah Dirasakan Rakyat NTB

Jumat, 22 Mei 2026 - 20:49 WIB

Brigpol Anhar Disanksi karena Terbukti Telantarkan Istri, Bupati Bima Dinilai Melindungi Ajudannya

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:45 WIB

DPRD NTB Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Potensi PAD Bertambah Rp160 Miliar

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:03 WIB

PBB NTB Datangi KPU, Dinamika Kepengurusan hingga Aturan Baru Pemilu 2029 Jadi Sorotan

Berita Terbaru