SUMBAWAPOST.com | Mataram-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemerintahan (RAKORWASDA) sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘Penguatan Sinergi Binwas dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Daerah’ dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-NTB sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa NTB saat ini menerima sejumlah mandat program strategis nasional bernilai besar. Program tersebut antara lain.
1. Program Mitigasi Bencana Gunung dengan alokasi sekitar Rp5,7 triliun khusus NTB
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
2. Proyek Unggas Terintegrasi yang menjadi satu dari lima proyek nasional dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun
3 Dan Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan nilai fisik hampir Rp300 miliar.
Menghadapi masuknya berbagai program berskala besar tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan daerah berbasis manajemen risiko. Ia menilai, selama ini kebijakan di daerah kerap baru merespons risiko di tahap akhir sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program.
“Kelemahan kita selama ini di daerah adalah kebijakan tidak dibuat berbasis manajemen risiko. Kita baru sadar risiko itu di ujung,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur menyampaikan bahwa seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB kini diwajibkan memiliki sertifikat Manajemen Risiko, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan serupa. Penguatan kapasitas tersebut dinilai krusial agar pemerintah daerah mampu mengawal program strategis daerah maupun pusat secara profesional dan akuntabel.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan peran strategis Inspektorat sebagai garantor bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta pengawasan internal memberikan kepastian kerja kepada OPD agar dapat menjalankan program dengan tenang dan fokus pada hasil.
“Saya minta tolong kepada teman-teman di pengawasan internal untuk bisa menjadi garantor kepada OPD. Karena OPD perlu bekerja dengan tenang. Kalau sudah digaransi, diperiksa oleh teman di Inspektorat, maka kalau ada sesuatu, Inspektoratlah yang harus menghadapi itu, yang harus menjelaskan,” tegasnya.
Melalui RAKORWASDA dan peringatan HAKORDIA 2025 ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal, mencegah penyimpangan sejak dini, serta memastikan setiap program strategis yang masuk ke NTB memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
