SUMBAWAPOST.com| Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penurunan angka stunting. Tak hanya mengandalkan layanan posyandu di setiap dusun, upaya ini juga diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan kota melalui pelaksanaan Rembuk Stunting yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, Senin (1/12/2025).
Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menjelaskan bahwa pada periode 2025-2026, Pemprov NTB mulai meluncurkan Program Desa Berdaya. Program ini tidak hanya menyasar pengentasan kemiskinan ekstrem, tetapi juga difokuskan untuk memerangi stunting di desa-desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wagub NTB.
Selain Desa Berdaya, Pemprov NTB juga menyiapkan berbagai program pendampingan lainnya, salah satunya program orangtua asuh bagi anak-anak yang mengalami atau berpotensi mengalami stunting.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 per hari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, sesuai amanat Presiden, Wagub NTB menegaskan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menyebar di seluruh kabupaten dan kota. Keberadaan BGN diharapkan dapat memperkuat intervensi penurunan stunting dengan menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia di NTB.
Tak hanya itu, Umi Dinda juga menekankan pentingnya koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dalam menangani stunting secara terintegrasi. Menurutnya, capaian penurunan stunting di kabupaten dan kota akan sangat menentukan capaian provinsi secara keseluruhan.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Atas upaya tersebut, Wagub NTB memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai konsisten melakukan intervensi lintas OPD dalam penanganan stunting.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain yang dari bulan ke bulan kita melihat pemerintah, pimpinan daerah, yang ada dengan segala keterbatasan ini, terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” imbuhnya.
Di akhir arahannya, Umi Dinda menjelaskan bahwa pelaksanaan Rembuk Stunting tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian tahun 2025, tetapi juga sebagai pijakan utama untuk menyusun rencana kerja tahun 2026. Determinasi target serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat akan menjadi tolok ukur keberlanjutan program penurunan stunting di NTB ke depan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
