SUMBAWAPOST.com| Mataram-
Kritik keras kembali menggema dari Gedung Udayana. Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah alias Aji Maman, tampil lantang menyoroti kemacetan pembahasan RAPBD NTB Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, molornya seluruh tahapan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap tata kelola anggaran yang tertib dan akuntabel.
Ia menegaskan, sejak awal pengajuan KUA-PPAS hingga pembahasan rancangan perda APBD, seluruh jadwal yang diatur Peraturan Perundang-undangan molor total. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi menghasilkan APBD terburu-buru, penuh tambalan, minim kualitas, dan berisiko salah sasaran.
“Bagaimana mau menghasilkan APBD berkualitas kalau jadwalnya saja tidak dipatuhi?,” kritiknya tajam. Rabu (26/11/2026).
Aji Maman juga menyoroti problem klasik pendapatan daerah dan tata kelola aset yang menurutnya stagnan dan jauh dari harapan. Pemerintah Daerah dinilai belum serius melakukan inventarisasi aset, padahal itu merupakan pekerjaan nomor satu bagi Kepala Daerah.
Data DPRD menunjukkan lebih dari 500 kendaraan Dinas sudah tidak produktif karena usia pakai lebih dari tujuh tahun, namun biaya pemeliharaannya terus membengkak. “Itu lebih baik dijual saja,” tegasnya.
Selain itu terdapat 70 hektare tanah milik daerah yang terbengkalai, padahal bisa dioptimalkan untuk menambah pendapatan.
Aji Maman juga menyoroti defisit Rp100 miliar dalam RAPBD 2026. Menurutnya, defisit itu bukan karena pendapatan turun, tetapi akibat belanja tidak terukur. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak menutup defisit dengan penerimaan pembiayaan bodong yang tidak jelas sumbernya.
Meski fraksi belum menentukan sikap resmi, Aji Maman menegaskan bahwa kritiknya merupakan sikap pribadi berdasarkan prinsip efisiensi, ketertiban anggaran, dan keberpihakan pada agenda pengentasan kemiskinan. Belanja pemerintah, katanya, harus selaras dengan Visi-Misi Iqbal-Dinda dan memiliki indikator capaian yang jelas.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal RAPBD 2026 agar tidak menjadi dokumen formalitas, tetapi instrumen pembangunan yang terukur dan tepat sasaran bagi masyarakat NTB.
