Suasana Kantor Gubernur dan DPRD NTB malam ini mendadak riuh. Puluhan perwakilan tenaga honorer dari Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Tolak PHK 2026, Pastikan Nasib Kami Tetap Mengabdi.’ Sebuah pesan keras yang menggema dari mereka yang telah lama mengabdi tanpa kepastian, menuntut pemerintah untuk berhenti Mendengar tanpa Bertindak.
SUMBAWAPOST.com | Mataram-Suasana di kawasan perkantoran Pemprov NTB pagi tadi mendadak berbeda. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer 518 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi simbolik dengan memasang spanduk berisi tuntutan tepat di depan Kantor DPRD Provinsi NTB dan Kantor Gubernur NTB. Minggu (9/11/2025).
Aksi bertajuk ‘Honorer 518 Pemprov NTB Menggugat’ ini menjadi simbol kekecewaan dan keprihatinan para honorer terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan kepastian atas nasib mereka menjelang rencana penghapusan status tenaga honorer pada tahun 2026.
Di antara spanduk yang terbentang, tampak tulisan-tulisan bernada tegas. ‘Tolak PHK 2026, Pastikan Nasib Kami Honorer 518 Tetap Mengabdi’ dan ‘Gubernur dan DPRD NTB Harus Hadir Membela Abdinya.’
Koordinator Honorer 518, Irfan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan pengabdian ribuan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di lingkungan Pemprov NTB.
“Kami tidak menolak aturan, tapi kami menolak ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru membiarkan kami terancam dirumahkan di tahun 2026,” ujar Irfan di sela kegiatan.
Menurutnya, para honorer 518 berharap dukungan nyata dari DPRD Provinsi NTB untuk memperjuangkan keberlanjutan status mereka dalam formasi kepegawaian yang lebih jelas dan manusiawi, baik melalui mekanisme PPPK Paruh Waktu maupun kebijakan alternatif daerah yang melindungi keberadaan mereka.
“Kami percaya DPRD memiliki fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap rakyat. Kami hanya menuntut kepastian agar pengabdian kami diakui secara sah dan tidak diputus sepihak,” tambah Irfan.
Aksi simbolik yang berlangsung damai ini menyita perhatian masyarakat dan pegawai yang melintas. Spanduk-spanduk berwarna mencolok yang dipasang di pagar kantor pemerintahan seakan menjadi papan pengaduan terbuka bagi ribuan honorer yang tengah menunggu kejelasan masa depan mereka.
Pesan yang disampaikan yakni perjuangan Honorer 518 Pemprov NTB belum selesai, mereka akan terus bersuara hingga pemerintah memberikan keputusan yang adil, berpihak, dan menjamin keberlanjutan pengabdian mereka bagi daerah.
