Ketua DPRD NTB Soroti Budaya Patriarki: Ada Perda Tidak Ada Pergub, Ada Pergub Tidak Ada Anggaran

Avatar

- Jurnalis

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unram itu mengusung tema ‘Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan.’

Dalam paparannya, Isvie menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah pesisir NTB. Ia menilai budaya patriarki masih menjadi tembok tebal yang membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti modal, pelatihan, teknologi, hingga posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD NTB Hadiri Pembukaan FORNAS VIII 2025, Parade Budaya dan 500 Penari Kolosal Pukau Ribuan Penonton

Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan.

“Ada Perda tidak ada Pergub. Ada Pergub tidak ada anggaran,”ujar Ketua DPRD NTB dengan nada tegas, menyoroti belum optimalnya kesinambungan antara kebijakan dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan. Senin (27/10/2025).

Isvie menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Ia mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga :  Dewan Pengupahan Tetapkan UMP NTB 2025 Sebesar Rp2.602.931

“Kolaborasi dengan kampus penting, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.

Seminar nasional tersebut menjadi ruang strategis bagi kalangan akademisi, legislatif, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru