Anggota DPRD NTB Abdul Rauf: Demo Rusuh Bukan Salah Rakyat, Tapi Karena Pemerintah yang Diam

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 31 Mei 2025 - 05:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil NTB VI (Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima), Abdul Rauf, melontarkan pernyataan tegas dan mengejutkan terkait maraknya demonstrasi anarkis yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, gelombang unjuk rasa yang berujung pada kekerasan bukanlah bentuk karakter asli masyarakat, melainkan akumulasi frustrasi akibat kegagalan pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat.

“Anarkisme bukan watak dasar masyarakat kita. Ini cermin dari kekecewaan mendalam karena pemerintah lamban, tertutup, dan tidak solutif dalam menangani persoalan masyarakat. Demo rusuh bukan Salah Rakyat, tapi Pemerintah yang diam, termasuk soal pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS),” tegas Abdul Rauf. Sabtu (31/05).

Baca Juga :  Dua Akademisi NTB Dapat Beasiswa Bergengsi Negeri Donald Trump Amerika, Bang Zul: Erik dan Yana Inspirasi Bagi Kita Semua

Rauf menyebut bahwa ketika suara rakyat terus diabaikan, ruang dialog berubah menjadi ruang ledakan emosi. Ia menyindir bahwa pemerintah seolah memilih menjadi tuli terhadap keluhan yang terus disuarakan masyarakat.

“Kalau pemerintah terus menutup telinga, jangan salahkan rakyat jika mereka akhirnya berteriak dengan cara yang tidak diinginkan siapa pun,” lanjutnya.

Sebagai pembanding, Abdul Rauf mengangkat contoh konkret dari wilayah Pantai Wane yang dulu dikenal sebagai kawasan paling ‘brutal’. Berkat kepemimpinan lokal seperti Ompu Jalo, kawasan tersebut kini menjadi salah satu daerah yang aman dan tertib.

Baca Juga :  Aktivis Fihiruddin Siap Bertarung Dengan Pimpinan DPRD NTB Sampai MA Di Perkara 105 M

“Dulu Pantai Wane ditakuti, sekarang kita bangga. Ini bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, wilayah keras pun bisa jadi damai. Jadi, bukan watak rakyat yang bermasalah, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang sering diabaikan,”terang Duta Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Abdul Rauf mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi menganggap kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai amunisi untuk perbaikan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mencegah anarkisme adalah dengan membangun kepercayaan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya.

“Demokrasi tidak akan tumbuh jika negara terus menutup telinga. Saatnya pemerintah hadir lebih awal, lebih sigap, dan lebih tulus,”tegasnya.

Berita Terkait

APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar
Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar
Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar
Lombok Timur Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp1 Miliar
Sumbawa Barat Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Dapat Insentif Rp2,5 Miliar
Lombok Utara Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp3 Miliar
APBD-P NTB 2026 Disepakati, Puluhan Ribu KK hingga Air Bersih dan MotoGP Mandalika Jadi Fokus
Kota Bima Borong 2 Penghargaan Terbaik I, Dapat Insentif Rp4 Miliar dari Kemendagri
Berita ini 361 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 09:37 WIB

APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:57 WIB

Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:36 WIB

Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:16 WIB

Lombok Timur Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp1 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:07 WIB

Sumbawa Barat Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Dapat Insentif Rp2,5 Miliar

Berita Terbaru