Kadis PUPR NTB Sadimin Terseret di Sidang Korupsi Rp24 Miliar, Gubernur Didesak Copot

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 07:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dunia birokrasi NTB kembali diguncang skandal. Nama Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, secara terang-terangan disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami senilai Rp24 miliar. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu (7/5), dengan terdakwa Aprialely Nirmala yang membeberkan peran sejumlah pihak, termasuk menyebut nama Sadimin dalam konteks perubahan Detail Engineering Design (DED) proyek yang tengah diperiksa.

Pernyataan dalam ruang sidang itu sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah. Ia mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Sadimin dari jabatannya.

Baca Juga :  Ratusan Personel TNI Polri Gerebek 'Kampung Narkoba' di Lombok Tengah, 25 Warga Diangkut

“Ini sudah sangat serius. Tidak mungkin seorang terdakwa menyebut nama pejabat sembarangan dalam ruang persidangan. Ini forum resmi dan sakral,” tegas Ardiansyah saat diwawancarai media. Selasa (27/05).

Lebih jauh, Ardiansyah menilai ini bukan kali pertama Gubernur NTB dinilai keliru dalam memilih pejabat strategis.

“Sebelumnya, penunjukan Wirajaya sebagai anggota timsel Bank NTB Syariah juga dipertanyakan. Sekarang Sadimin yang justru terseret dalam perkara korupsi besar,” ujarnya.

Konflik Kepentingan dan Krisis Kepercayaan Publik

Bukan hanya terseret dalam pusaran kasus korupsi, Sadimin juga dinilai memiliki konflik kepentingan. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, ia juga diketahui masih berperan aktif di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB.

Baca Juga :  Ketua SEMMI NTB Sebut Hariman Asal Tambe Bima Bandar Sabu Terbesar Pulau Sumbawa, Ini Daftar 13 Anak Buahnya

“Secara aturan mungkin diperbolehkan, tapi secara etika dan transparansi ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin satu orang memegang kendali dua titik krusial dalam proyek-proyek besar?” ujar Ardiansyah menegaskan.

Ia mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam merespons situasi ini bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar di tengah publik, dan memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi.

“Saya mendesak Gubernur NTB untuk segera mencopot Sadimin demi menjaga integritas pemerintahan. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak citra Pak Gubernur sendiri,” tandasnya.

 

Berita Terkait

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan
Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda
Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028
KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran
Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028
KONI Pusat Sebut NTB Gudangnya Atlet, PON 2028 Jadi Momentum Pembuktian
KONI NTB Jangan Terjebak Konflik, Mori Hanafi: PON 2028 Sudah di Depan Mata
Wagub Umi Dinda Buka Musorprov XIII KONI NTB, PON 2028 Jadi Tantangan Besar
Berita ini 616 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:22 WIB

Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:08 WIB

Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028

Minggu, 30 Agustus 2026 - 20:45 WIB

KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran

Minggu, 30 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028

Berita Terbaru