Sumbawa Nunggu Jatah Sekwil: PAN NTB Jangan Cuma Main di Lombok

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sejak ditetapkan sebagai Ketua DPW PAN NTB oleh DPP PAN pada 26 April 2025, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) hingga kini belum menentukan sosok yang akan mendampinginya sebagai Sekretaris DPW PAN NTB.

Padahal, dinamika internal PAN menunjukkan adanya kompetisi cukup sengit dalam perebutan posisi strategis tersebut. Namun, siapa figur yang diharapkan LAZ untuk menempati jabatan itu masih menjadi teka-teki.

Mantan Ketua Panitia Muswil DPW PAN NTB, Syaiful Islam, menyuarakan harapan agar posisi Sekretaris DPW diisi oleh kader dari Pulau Sumbawa.

“Karena posisi Ketua DPW dari Lombok Barat, maka kami berharap jabatan Sekretaris DPW dapat diisi oleh figur terbaik dari Pulau Sumbawa,” ujar pria yang akrab disapa Dae Fu kepada wartawan, Senin 12 Mei 2025.

Ia pun mengusulkan dua nama sebagai kandidat: mantan anggota DPRD NTB dari Dapil V (Sumbawa dan Sumbawa Barat), Muhammad Nasir, serta anggota DPRD NTB dari Dapil VI (Bima-Dompu), Muhammad Aminurlah.

“Kedua figur itu figur terbaik PAN. Silakan diseleksi sebagai bentuk keterwakilan wilayah,” tambahnya.

Menurut Dae Fu, keterwakilan wilayah penting agar target politik PAN dalam merebut kursi DPR RI di Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) dapat tercapai ke depan.

Komposisi Kepengurusan Belum Final

Selain menyuarakan aspirasi soal posisi sekretaris, Dae Fu juga mendorong agar LAZ segera merampungkan komposisi kepengurusan DPW PAN NTB.

“Semenjak diputuskan sebagai formatur tunggal oleh DPP, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya. Begitu pun terkait komposisi kepengurusan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, mekanisme penunjukan formatur tunggal seperti ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Muswil PAN NTB. Padahal, Muswil sebelumnya telah mengusulkan sejumlah nama formatur sesuai ketentuan AD/ART partai.

“Akan tetapi DPP menetapkan LAZ sebagai formatur tunggal meski ia tidak mendaftar di wilayah. Yah itu jadi kewenangan DPP,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Dae Fu, dikhawatirkan bisa menghambat proses konsolidasi partai ke depan karena kurangnya keterbukaan dalam pola rekrutmen pengurus.

“Sebab semuanya kewenangan DPP bersama dengan formatur tunggal,” timpalnya.

Meski begitu, ia tetap berharap rekrutmen dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman para kader.

“DPP harus menghargai kiprah dan perjuangan teman-teman di wilayah yang sudah berdarah-darah membesarkan partai di wilayah,” pungkasnya.

SUMBAWAPOST.com