Ekonomi Umat Bobrok, Dakwah Jadi Macet! Gubernur NTB Bongkar Solusinya di Tengah Haul

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 17 April 2025 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Lombok Barat– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi umat melalui koperasi pondok pesantren (kopontren). Hal ini disampaikan saat menghadiri Haul ke-40 Yayasan Addinul Qoyyim di Kapek, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis (17/4).

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengapresiasi perjalanan yayasan yang dahulu dikenal sebagai Nahdlatul Aula, lalu berganti nama menjadi Nahdlatul Muslimin, hingga akhirnya menjadi Addinul Qoyyim. Ia menilai yayasan ini telah menjadi sumber amal jariyah yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  NTB Borong Lima Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026, Kukuhkan Posisi sebagai Daerah Unggulan Ekonomi Syariah

“Tidak mungkin umat Islam bisa berdakwah secara mandiri dan efektif kalau ekonominya masih bergantung. Kemandirian ekonomi adalah syarat mutlak,” tegas Iqbal.

Ia menekankan, pengentasan kemiskinan ekstrem kini menjadi prioritas utama Pemprov NTB. Tanpa menyelesaikan akar persoalan sosial yakni kemiskinan, maka dakwah maupun pembangunan umat, kata Iqbal, tidak akan memberikan dampak signifikan.

Baca Juga :  Tokoh Sasambo Sambut Kedatangan Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanudin

“Dari zaman Rasulullah sudah jelas, kemiskinan itu akar dari kekufuran. Maka, kalau kita ingin mencegah umat dari kekufuran, mulailah dengan memberantas kemiskinan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan itu, Gubernur mendorong revitalisasi kopontren: memperbaiki tata kelola, memperkuat kemitraan, dan melahirkan manajer koperasi yang tangguh dari kalangan santri dan warga pesantren.

 

Berita Terkait

Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan
Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami
APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar
Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar
Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar
Lombok Timur Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp1 Miliar
Sumbawa Barat Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Dapat Insentif Rp2,5 Miliar
Lombok Utara Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp3 Miliar
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 20:36 WIB

Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan

Minggu, 20 September 2026 - 11:53 WIB

Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami

Sabtu, 19 September 2026 - 09:37 WIB

APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:57 WIB

Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:36 WIB

Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar

Berita Terbaru