Ketua GAMIS Bima Imam Mujahid Warning, Jangan Sampai ‘Raja-Raja Kecil’ Kembali Berkuasa di Pemerintahan Ady-Irfan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 6 Maret 2025 - 23:47 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, BIMA– Ketua Gerakan Muslim Anti Maksiat (GAMIS) Bima, Imam Mujahid, mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ady-Irfan, agar tidak mengulangi kesalahan rezim sebelumnya. Ia menyoroti praktik buruk di pemerintahan sebelumnya, di mana tim sukses berubah menjadi “raja-raja kecil” yang mendikte pejabat, bahkan meminta mahar dalam birokrasi.

“Saya sampaikan ini berdasarkan informasi dan pengalaman saya sebagai aktivis serta pernah dipercaya sebagai kepala sekolah di sebuah yayasan di Bima,” ujarnya, Jum’at 7 Maret 2025.

Pungli dan Mahar Jabatan Masih Jadi Masalah Serius

Imam Mujahid mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar (pungli) dan mahar jabatan bukanlah hal baru. Bahkan, ia sendiri pernah mengalaminya ketika menjabat sebagai kepala sekolah di yayasan swasta.

“Saya lihat sendiri, kalau mau mencairkan dana BOS, harus ada rekomendasi dari pejabat terkait. Besar kecilnya mahar tergantung pada nilai dana BOS. Pernah teman saya menghubungi dan mengatakan bahwa kalau mau dapat rekomendasi, harus setor sejumlah uang,” bebernya.

Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa jabatan di pemerintahan kerap diperjualbelikan dan tidak berdasarkan potensi, integritas, atau kemampuan seseorang.

“Sudah jadi rahasia umum, untuk mendapatkan jabatan harus pakai mahar. Ini bukan isapan jempol, hampir seluruh masyarakat tahu bagaimana birokrasi berjalan di rezim sebelumnya,” tambahnya.

Harapan untuk Pemerintahan Ady-Irfan

Baca Juga :  Fraksi Golkar DPRD NTB Soroti Target Pendapatan, Pengendalian Belanja, dan Penyertaan Modal BUMD dalam APBD-P 2025

Sebagai bentuk kecintaan terhadap kepemimpinan Ady-Irfan, Imam Mujahid meminta agar praktik semacam ini tidak kembali terulang.

“Saya menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan mitigasi dini agar tradisi buruk ini tidak lagi terjadi di era kepemimpinan mereka,” pesannya.

Ia mengingatkan bahwa jika praktik politik transaksional dibiarkan, hal ini dapat mencederai visi perubahan yang selama ini dikampanyekan dengan jargon “Tanpa Mahar.”

“Kami berharap kepemimpinan Ady-Irfan benar-benar bersih dan tidak mengkhianati harapan masyarakat Bima. Masyarakat menunggu bukti nyata,” tegasnya.

Berita Terkait

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen
Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern
Tak Cuma Beri Beasiswa ke Mahasiswa Unram, JHL Siapkan Investasi Pabrik Kelapa di NTB
100 Mahasiswa Pertanian Unram Terima Beasiswa Kelapa dari Yayasan JHL Merah Putih Kasih
Ekspor NTB Tembus Rp6,94 Triliun, Daya Tukar Petani Menguat, Produksi Padi dan Jagung Naik
Berita ini 183 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 21:45 WIB

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit

Selasa, 3 November 2026 - 17:05 WIB

Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri

Selasa, 3 November 2026 - 13:11 WIB

Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif

Selasa, 3 November 2026 - 08:07 WIB

Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen

Senin, 2 November 2026 - 17:44 WIB

Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern

Berita Terbaru