SUMBAWAPOST.com, Dompu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, sebuah sistem pengawasan ketat untuk menekan praktik korupsi di daerah. Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, bersama jajaran pejabat daerah, turut hadir dalam rapat Zoom Meeting yang membahas langkah-langkah strategis guna memperkuat transparansi dan tata kelola pemerintahan.
Good Governance Harga Mati, Dompu Siap Terapkan 111 Indikator Pencegahan Korupsi
Peluncuran MCP 2025 menghadirkan 8 area pencegahan, 16 sasaran, dan 111 indikator, yang dirancang untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekda Dompu, Gatot Gunawan Putra Perantauan, SKM., M.MKes, serta Plt. Inspektur Inspektorat Hj. Daryati Kustilawati, SE., M.Si, turut serta dalam diskusi penting ini.
Kehadiran Wakil Bupati Dompu dalam acara ini menegaskan komitmen Pemkab Dompu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Wakil Bupati Tegaskan Komitmen Good Governance
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, menegaskan bahwa menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan komitmen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Upaya ini harus dimulai dengan pencegahan dini terhadap tindakan koruptif, yang berawal dari kesadaran dan komitmen setiap individu dalam pemerintahan,” tegas Syirajuddin dalam keterangan resminya, Kamis 6 Maret 2025.
Untuk itu, ia mengharapkan agar aparatur di Dompu memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan daerah.
“Dengan komitmen yang kuat, harapan bersama menuju Dompu Maju dapat terwujud, memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Mantan Ketua Komisi I DPRD NTB 2019-2024 ini juga menekankan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat dalam setiap aspek pemerintahan.
“Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi menjadi kenyataan demi kemajuan Dompu yang lebih baik,” pungkasnya.
