SUMBAWAPOST.com, Bima – Kabar panas kembali mencuat. Hasil seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Bima menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Aktivis dan mahasiswa turun ke jalan, mengecam proses seleksi yang diduga penuh masalah dan sarat kepentingan pribadi.
Dalam laporan yang kami terima, sejumlah peserta yang dinyatakan lulus ternyata tidak pernah tercatat bekerja sebagai honorer. Bahkan, seorang penjaga kantin di salah satu dinas pemerintahan dinyatakan lolos seleksi. Ironisnya, mereka yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer justru tersingkir dari daftar kelulusan.
Koordinator Nasional Politik NTB, Ardiansyah, atau akrab disapa Ardi, dengan tegas menyebut bahwa ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kejahatan kemanusiaan. Dalam pernyataannya, Ardi menduga adanya praktik “orang dalam” yang sengaja mengatur hasil seleksi untuk meloloskan peserta tertentu yang dianggap tidak memiliki kompetensi.
”Ini bukan hal baru. Saya sudah menduga sejak awal bahwa permainan seperti ini akan terjadi. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan posisi mereka, mulai dari tingkat sekolah, unit dinas, hingga ke panselda dan pimpinan daerah,” ungkap Ardi. Kepada media ini, Rabu (8/1/2025).
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Tidak hanya berhenti di situ, Ardi juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima untuk segera membentuk Panitia Khusus atau Pansus guna menginvestigasi kasus ini. Ia bahkan menyerukan aparat penegak hukum untuk turun tangan dan membongkar apa yang ia sebut sebagai kejahatan terhadap mereka yang telah lama mengabdi.
“Nasib honorer seolah berada di tangan oknum-oknum yang bermain di belakang layar. Kami tidak akan tinggal diam. Kami juga sedang berupaya melaporkan kasus ini ke kementerian terkait, bahkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto,”tutupnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala BKD dan Diklat kabupaten Bima Laily Ramdhani S.STP. dikonfirmasi media ini, belum mendapatkan tanggapan.
