Pilkada 2024, Bawaslu NTB Perintahkan Panwascam Antisipasi Isu Sara dan Fanatisme Kedaerahan 

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 7 Juni 2024 - 04:49 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu NTB Itratip

Ketua Bawaslu NTB Itratip

SumbawaPost, Mataram – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB Itratip, menegaskan bahwa potensi Kerawanan Pilkada lebih tinggi dibandingkan Pileg dan Pilpres 2024.

Hal ini ditemukannya saat membuka Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, Kamis (7/6/2024) sore. Yang dihadiri Panwascam Kabupaten kota di NTB.

Sambung ia, menurut Itratip, potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antar calon kepala daerah di masing-masing wilayah di NTB.

Hal ini, menurutnya dipicu adanya hubungan paslon Pilkada dari sisi etnis, geografis, kekerabatan.

Untuk Provinsi NTB, biasanya para calonnya terdiri dari Pulau yakni, Sumbawa dan Pulau Lombok dan tiga etnis besar yakni, Samawa, Mbojo dan Suku Sasak.

Baca Juga :  KPU RI Puji Program Bangun Demokrasi dari Desa yang Digagas KPU NTB 

“Nah fanatisme kedaerahan ini yang harus diwaspadai. Ini bisa mengarah ke isu (Suku, Agama, dan Antar Golongan). Tugas kita adalah bagaimana mencegah isu sara itu tidak berkembang luas di Pilkada,” ujar Itratip.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa dengan kuatnya sentimen kedaerahan dan fanatisme kesukuan di Pilkada.

Baik Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota di NTB, tentunya hal ini berpotensi akan banyak memunculkan berita hoax atau berita bohong.

“Saya ingatkan tolong para Panwas kabupaten/kota hingga panwas kecamatan untuk mengantisipasi isu sara itu. Ini berbahaya jika tidak dicegah dari sekarang, karena akan merusak disharmonisasi bangsa,” kata Itratip lantang.

Ia menambahkan, bahwa lantaran Pilkada akan ramai dengan adanya laporan pelanggaran, tentunya para Panwas di semua level dari kabupaten hingga desa, harus benar-benar aktif melakukan persiapan pelaporannya.

Selanjutnya, antisipasi terhadap potensi keterlibatan ASN dan kepala desa secara masif juga harus mulai dipersiapkan.

“Biasanya, pelanggaran Pilkada dari sisi ASN bisa lebih besar ketimbang saat pemilu lalu. Ini termasuk tenaga honorer, tenaga kontrak juga rentan karena nasib mereka tergantung dari hasil pilkada. Tugas kita semua harus bagaimana aktif melakukan pengawasan dan antisipasi akan potensi kerawanan itu,” tandas Itratip.

“Ini tantangan dan dinamikanya. Dan ingat isu pilkada dan pileg jelas berbeda. Isu pilkada adalah isu domestik, sehingga tantangannya jauh lebih berat,” tegas Itratip.

Kegiatan tersebut juga ikut dihadiri oleh Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid yang menyampaikan evaluasi teknis pelaksanaan Pemilu 2024 serta Perwakilan Polda NTB sebagai bagian dari Gakkumdu Provinsi NTB.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Dituntut Seumur Hidup, Eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara
Pemprov NTB Jawab Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Dikawal 14 Instrumen Kebijakan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 08:53 WIB

Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan

Berita Terbaru