Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik ( Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan)
Belakangan ini, publik dihebohkan oleh berita dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kontraksi sebesar -0,82% (minus nol koma delapan puluh dua persen), atau nomor dua terendah secara nasional.
Sementara itu, Provinsi Maluku Utara justru mencatat pertumbuhan spektakuler, mencapai 32 persen, tertinggi di Indonesia. Perbandingan ini segera menjadi bahan diskusi di ruang publik, bahkan tak jarang dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan daerah.
Namun benarkah angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu berarti kesejahteraan rakyat meningkat?
Apakah pertumbuhan yang negatif otomatis menunjukkan kemunduran ekonomi daerah?, Jawabannya: Tidak sesederhana itu.
Pertumbuhan Ekonomi Bukan Segalanya
Dalam ekonomi, pertumbuhan hanya menggambarkan seberapa besar ‘kue pembangunan’ kita bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya.
Ia tidak serta merta menjelaskan siapa yang menikmati kue itu dan apakah pembagiannya adil.
Sebagai contoh, Maluku Utara memang tumbuh 32 persen, tetapi sebagian besar pertumbuhannya berasal dari industri pengolahan nikel dan pertambangan besar. Nilai tambahnya besar, namun manfaatnya tidak banyak dirasakan masyarakat kecil. Hanya segelintir perusahaan besar dan investor luar daerah yang menikmati hasilnya.
Sebaliknya, di NTB, turunnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena penurunan produksi tambang tembaga dan emas, akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat. Ketika sektor tambang melemah, ekonomi daerah pun ikut menurun. Ini menandakan bahwa struktur ekonomi NTB masih terlalu bergantung pada satu sektor: pertambangan.
Namun, jika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, gambaran sebenarnya justru jauh lebih optimistis.
Berdasarkan laporan terbaru BPS NTB (2025), pertumbuhan ekonomi NTB tanpa kontribusi sektor pertambangan pada semester pertama tahun 2025 mencapai 5,9% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 5,3%. Bahkan, para ahli memperkirakan pertumbuhan ekonomi non-tambang NTB pada semester II 2025 akan berada di kisaran 6,1 hingga 6,4 persen.
Artinya, ekonomi rakyat NTB sesungguhnya tumbuh sehat dan dinamis, meskipun secara agregat tertutupi oleh penurunan tajam di sektor tambang.
Pertumbuhan Minus Bukan Kabar Buruk
Kondisi ini tentu tidak menyenangkan, tetapi juga bukan akhir dari segalanya.
Justru, ini menjadi peringatan yang sehat bahwa NTB harus segera menyiapkan jalan baru agar ekonominya tidak terguncang setiap kali tambang melambat.
Kita perlu beralih dari ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam, menuju ekonomi yang bertumpu pada nilai tambah, inovasi, dan kemandirian masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan minus hari ini bisa menjadi awal dari kesadaran baru untuk menata ulang arah kebijakan ekonomi NTB yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Transformasi Ekonomi Bernilai Tambah: Jalan Baru NTB
Yang dibutuhkan NTB sekarang bukan sekedar membangun industri besar, melainkan melakukan transformasi ekonomi bernilai tambah, yaitu mengolah hasil bumi, laut, dan hutan menjadi produk yang lebih berharga dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.
Transformasi ekonomi ini berarti:
– Petani tidak hanya menjual jagung mentah, tetapi memproduksinya menjadi pakan ternak, tepung, atau makanan olahan.
– Nelayan tidak hanya menjual ikan segar, tetapi mengolahnya menjadi produk beku, abon, atau kemasan siap saji.
– Peternak madu dan pengrajin rotan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen produk jadi yang siap ekspor.
Dengan langkah seperti itu, NTB tidak lagi sekadar menjadi penghasil bahan mentah, tetapi menjadi pengolah yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.
Inilah hakikat dari transformasi ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan, ekonomi yang tumbuh bersama rakyatnya.
Kebijakan Konkret untuk Memperkuat Arah Baru Ekonomi NTB
Agar transformasi ekonomi ini benar-benar berjalan, Pemerintah Provinsi NTB perlu menyiapkan kebijakan dan aksi nyata. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain:
1. Membangun Sentra Nilai Tambah Daerah.
Pemprov NTB perlu membentuk Pusat Pengembangan Nilai Tambah NTB yang melibatkan BRIDA, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Tugasnya adalah memetakan komoditas unggulan setiap kabupaten/kota, mengembangkan teknologi pengolahan sederhana, serta melatih UMKM agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.
2. Mendukung UMKM dan Ekonomi Rakyat.
Koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif harus menjadi motor penggerak ekonomi. Melalui dukungan permodalan dari Bank NTB Syariah, pelatihan usaha, sertifikasi halal, dan digitalisasi pemasaran, UMKM dapat naik kelas dan memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun global.
3. Membangun SDM Terampil dan Kreatif.
Transformasi ekonomi tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang siap. Pemerintah perlu memperluas program pelatihan vokasi di bidang pengolahan hasil pertanian, kelautan, teknologi pangan, dan wirausaha sosial.
Kampus dan pesantren dapat menjadi mitra strategis dalam melahirkan generasi wirausaha muda yang berakhlak dan berdaya saing.
4. Mengelola Pendapatan Tambang untuk Investasi Masa Depan.
Pendapatan daerah dari tambang sebaiknya tidak digunakan untuk konsumsi, tetapi dialihkan ke Dana Abadi Pembangunan NTB yang difokuskan pada:
– pembangunan infrastruktur industri rakyat,
– pengembangan riset dan inovasi,
– serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Dengan cara ini, hasil tambang hari ini menjadi modal bagi generasi masa depan.
5. Menguatkan Ekonomi Hijau dan Etika Bisnis
Kebijakan ekonomi NTB harus sejalan dengan nilai agama dan keberlanjutan lingkungan. Program NTB Hijau, Bebas Sampah, serta pengelolaan sampah berbasis masjid dan pesantren perlu diperluas agar menjadi budaya masyarakat. Karena ekonomi yang berkah adalah ekonomi yang adil, bersih, dan tidak merusak alam.
Ukuran Keberhasilan yang Sebenarnya
Keberhasilan pembangunan ekonomi NTB ke depan tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan.
Ukuran sejatinya adalah:
– semakin banyak warga yang bekerja dan sejahtera,
– semakin kecil kesenjangan antarwilayah dan antar pendapatan,
– semakin banyak produk lokal yang naik kelas dan menembus pasar luar,
– serta semakin rendah inflasi dan semakin stabil harga kebutuhan pokok.
Jika indikator-indikator ini membaik, maka berapapun angka pertumbuhan ekonomi, ia akan bermakna dan berkeadilan.
Penutup: Dari Angka ke Makna
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan hanya menghasilkan jurang, bukan kemajuan.
NTB tidak boleh kehilangan arah karena angka minus. Justru dari sinilah kesadaran baru harus tumbuh: bahwa ekonomi yang kuat bukan diukur dari tambang yang besar, melainkan dari rakyat yang berdaya. Kita tidak perlu malu dengan pertumbuhan kecil, selama yang kecil itu dirasakan bersama dan dibagi secara adil.
‘Kue ekonomi kita mungkin mengecil, tetapi jika dibagi dengan kejujuran dan kebijaksanaan, ia akan membawa keberkahan.’
NTB memiliki semua modal: tanah yang subur, laut yang kaya, masyarakat religius, dan semangat gotong royong.
Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keberanian untuk bertransformasi, dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam, menuju ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan yang tumbuh dari tangan-tangan rakyat sendiri.
Karena pertumbuhan ekonomi boleh minus, tetapi harapan NTB tidak akan pernah minus.
