Jangan Main-Main dengan Gratifikasi! Kadisnakertrans NTB: Cegah Sebelum Jadi Pemerasan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 26 Februari 2025 - 08:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dalam upaya memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menegaskan pentingnya pencegahan gratifikasi di lingkungan kerja. Hal ini disampaikannya saat membuka sosialisasi pemahaman gratifikasi serta asesmen identifikasi titik rawan dan mitigasi risiko, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi NTB di Aula Disnakertrans, kemarin.

Aryadi menekankan bahwa identifikasi titik rawan gratifikasi sangat penting, terutama pada unit kerja dengan risiko tinggi. Dengan langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.

Baca Juga :  Ekonomi NTB Tumbuh Kuat 12,49 Persen di Akhir 2025, Pengangguran dan Kemiskinan Terus Menurun

“Gratifikasi harus dicegah, bukan hanya dikendalikan. Jika hanya bicara soal pengendalian, seolah-olah gratifikasi itu boleh selama ada batasnya. Padahal, praktik ini bisa berkembang menjadi pemerasan atau suap jika dibiarkan,” ujar Aryadi dengan tegas.

Selain itu, ia juga mengajak peserta untuk memahami perbedaan antara gratifikasi yang mengarah pada suap dengan bentuk penghormatan dalam budaya dan agama. Sebagai contoh, ia menyebutkan tradisi memberikan hadiah kepada penghulu saat pernikahan, yang menurutnya merupakan bentuk penghormatan, bukan gratifikasi.

“Kalau kita menikahkan anak lalu memberikan Rp1 juta kepada penghulu, apakah itu gratifikasi? Dalam budaya kita, itu adalah bentuk penghormatan. Harus ada batasan yang jelas dalam memahami hal ini,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Aryadi berharap kesadaran pegawai terhadap bahaya gratifikasi semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

 

Berita Terkait

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah
Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB