Jalan Provinsi Kediri Ditanami Pisang, Baru PUPR NTB Bergerak: Ketua Komisi IV DPRD Desak Jadi Prioritas APBD

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 06:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Lombok Barat- Akses jalan provinsi di Kediri, Lombok Barat, yang sempat ditanami pohon pisang oleh warga akhirnya mendapat perhatian serius. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB turun tangan menambal sulam kubangan jalan yang selama ini memicu kemacetan dan rawan kecelakaan.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menegaskan bahwa kondisi jalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, Dinas PUPR sebagai OPD teknis harus segera melakukan audit lapangan agar perbaikan jalan masuk dalam prioritas pembahasan APBD murni.

“Itu ruas jalan provinsi. Saya kira dalam hari ini OPD terkait, yakin Dinas PUPR harus segera turun untuk memeriksa jalan itu, audit lapangan jalan itu. Supaya sebelum kita bahas APBD murni, bisa menjadi prioritas,” tegas Hamdan Kasim, yang belum lama ini mendapatkan kepercayaan sebagai Wakil Ketua Bidang Kepartaian di DPD Golkar NTB. Sabtu (20/9).

Baca Juga :  DPRD NTB Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru, Ini Rinciannya

Ia menambahkan, ruas jalan Kediri-Bypass sangat vital karena menjadi jalur alternatif jika terjadi kemacetan di jalur utama. “Di sana jalurnya sangat ramai, jadi harus bicara serius dan cepat ditangani. Banyak kecelakaan juga di situ karena jalan berlubang hampir nyaris semua. Makanya dia harus jadi prioritas,” ujarnya menekankan.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha turut mengonfirmasi bahwa perbaikan sementara sudah dilakukan. “Alhamdulillah jalan provinsi di Kediri itu sudah diperbaiki oleh Pemprov,” kata UNA, sapaan akrabnya, Jumat (19/9) didepan sejumlah wartawan.

Baca Juga :  NTB Ikuti 44 Cabor dengan Hadirkan Optimisme Jelang Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut

Nurul menegaskan, untuk penanganan permanen Gubernur NTB telah menjanjikan pelaksanaan pada tahun 2026. “Sesuai janji Pak Gubernur, insyaAllah tahun depan ditangani,” ungkapnya.

Ia mengakui, jalan tersebut telah lama menjadi keluhan warga sejak sebelum dirinya menjabat sebagai Wabup. Saat masih duduk di DPRD, langkah lobi ke Pemprov masih terbatas. “Sejak saya dilantik sebagai Wabup, saya langsung menyampaikan ke Gubernur, dan langsung direspons,” tandasnya.

Berita Terkait

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality
NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak
Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah
NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia
Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan
Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:40 WIB

NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:31 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:29 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:18 WIB

Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah

Berita Terbaru