Jalan Provinsi Kediri Ditanami Pisang, Baru PUPR NTB Bergerak: Ketua Komisi IV DPRD Desak Jadi Prioritas APBD

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 06:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Lombok Barat- Akses jalan provinsi di Kediri, Lombok Barat, yang sempat ditanami pohon pisang oleh warga akhirnya mendapat perhatian serius. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB turun tangan menambal sulam kubangan jalan yang selama ini memicu kemacetan dan rawan kecelakaan.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menegaskan bahwa kondisi jalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, Dinas PUPR sebagai OPD teknis harus segera melakukan audit lapangan agar perbaikan jalan masuk dalam prioritas pembahasan APBD murni.

“Itu ruas jalan provinsi. Saya kira dalam hari ini OPD terkait, yakin Dinas PUPR harus segera turun untuk memeriksa jalan itu, audit lapangan jalan itu. Supaya sebelum kita bahas APBD murni, bisa menjadi prioritas,” tegas Hamdan Kasim, yang belum lama ini mendapatkan kepercayaan sebagai Wakil Ketua Bidang Kepartaian di DPD Golkar NTB. Sabtu (20/9).

Baca Juga :  Presiden RI Siap Hadir, NTB Siapkan Diri Sambut Akad Massal KUR 800 Ribu UMKM

Ia menambahkan, ruas jalan Kediri-Bypass sangat vital karena menjadi jalur alternatif jika terjadi kemacetan di jalur utama. “Di sana jalurnya sangat ramai, jadi harus bicara serius dan cepat ditangani. Banyak kecelakaan juga di situ karena jalan berlubang hampir nyaris semua. Makanya dia harus jadi prioritas,” ujarnya menekankan.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha turut mengonfirmasi bahwa perbaikan sementara sudah dilakukan. “Alhamdulillah jalan provinsi di Kediri itu sudah diperbaiki oleh Pemprov,” kata UNA, sapaan akrabnya, Jumat (19/9) didepan sejumlah wartawan.

Baca Juga :  Pj Gubernur NTB: Netralitas ASN dan Netralnya Penyelenggara Jadi Ukuran Kualitas Demokrasi

Nurul menegaskan, untuk penanganan permanen Gubernur NTB telah menjanjikan pelaksanaan pada tahun 2026. “Sesuai janji Pak Gubernur, insyaAllah tahun depan ditangani,” ungkapnya.

Ia mengakui, jalan tersebut telah lama menjadi keluhan warga sejak sebelum dirinya menjabat sebagai Wabup. Saat masih duduk di DPRD, langkah lobi ke Pemprov masih terbatas. “Sejak saya dilantik sebagai Wabup, saya langsung menyampaikan ke Gubernur, dan langsung direspons,” tandasnya.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru