Inilah Lima Penyakit yang Gerogoti Ekonomi NTB, Kerugian Capai Rp25 Triliun per Tahun

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 28 Februari 2026 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau pembangunan dan peningkatan layanan RSUD Kota Bima untuk memperkuat sistem rujukan menghadapi beban lima penyakit utama di NTB.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau pembangunan dan peningkatan layanan RSUD Kota Bima untuk memperkuat sistem rujukan menghadapi beban lima penyakit utama di NTB.

Bima| SUMBAWAPOST.com- Beban kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga berdampak besar terhadap ekonomi daerah. Setidaknya ada lima penyakit utama yang mendominasi beban penyakit di NTB, yakni kanker, stroke, tuberkulosis, stunting, dan penyakit jantung, dengan total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp18-25 triliun per tahun.

Di tengah tantangan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pembangunan serta kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat, (27/2/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan sesuai standar dan target peningkatan kelas rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Bima dilakukan untuk memastikan langsung pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Kota Bima berjalan sesuai laporan yang diterimanya.

“Saya ingin memastikan langsung bahwa pembangunan ini memenuhi standar dan siap berfungsi optimal. Dengan penguatan sarana, peralatan medis, dan SDM, masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Dompu dan Bima, tidak perlu lagi dirujuk ke Mataram untuk layanan spesialistik,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa, termasuk peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Lima Penyakit yang Membebani NTB
Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit tinggi dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa. Data kesehatan provinsi menunjukkan:

Baca Juga :  Maling Ini Gasak Beras Hingga Kompor Gas di Rumah Kosong, Pemuda Asal Desa Rade Bima Diringkus 

1. Kanker: 83-192 ribu DALY per tahun
2. Stroke: 80-118 ribu DALY
3. Tuberkulosis: 72-140 ribu DALY
4. Stunting: sekitar 131 ribu DALY
5. Penyakit jantung: 40-69 ribu DALY

Secara ekonomi, total kerugian akibat beban penyakit tersebut diperkirakan mencapai Rp18-25 triliun per tahun.
Angka ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan bukan sekadar isu sosial, tetapi juga menyangkut produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan di Pulau Sumbawa.

“Penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kapasitas rumah sakit di Pulau Sumbawa merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan layanan kesehatan dan mengurangi ketimpangan regional,” ujarnya.

Ketimpangan Layanan dan Dampaknya
Selama ini, layanan spesialistik lanjutan seperti cathlab (intervensi jantung), kemoterapi kanker, patologi anatomi, hemodialisis, hingga neurointervensi masih terpusat di Mataram. Akibatnya, pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit.

Kondisi ini meningkatkan waktu tunggu, risiko medis, serta biaya tidak langsung yang harus ditanggung keluarga pasien.
Karena itu, pembangunan kapasitas layanan rujukan di Pulau Sumbawa bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi pengurangan risiko kesehatan sekaligus upaya menekan kerugian ekonomi daerah.

Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki 98 tempat tidur untuk melayani sekitar 166.992 jiwa serta rujukan regional, dengan 7 poliklinik rawat jalan, ICU dan NICU terbatas, serta SDM spesialis dasar.

Baca Juga :  Ini Maksud Abah Uhel Rela Kerjasama Mendampingi Bang Zul di Pilgub NTB 2024

Setelah penguatan, kapasitas ditargetkan meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan 14 poliklinik rawat jalan, ICU, NICU, ICVCU, instalasi bedah sentral, laboratorium lengkap, serta IGD modern dengan sistem zonasi.

Peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Cytotoxic Safety Cabinet, dan Hemodialisis memperkuat kompetensi layanan sesuai standar rumah sakit Tipe C.

Pemerintah juga melengkapi SDM dengan spesialis onkologi, urologi, bedah saraf, neurologi intervensi, serta anestesi dan terapi intensif. Dukungan alat kesehatan tambahan meliputi PCR, Immunology Analyzer, Blood Chemical Analyzer, dan Electroencephalography (EEG), serta sarana pendukung seperti ambulans transport, ambulans jenazah, bangsal stroke, dan bangsal kanker.

Target Terukur dan Makna Strategis
Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk, BOR sekitar 75 persen, penurunan waktu tunggu pasien, serta berkurangnya rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu.

Penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB menjadi pernyataan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terkonsentrasi di satu pulau. Dengan peningkatan kelas RSUD Kota Bima dan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir, Pulau Sumbawa kini memiliki fondasi sistem rujukan regional yang lebih kuat dan mandiri.

Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, namun arah kebijakannya jelas mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, serta menekan beban ekonomi akibat lima penyakit utama yang selama ini membebani NTB.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’
Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah
Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki
Ketua FKMHB Ungkap Indikasi Error in Objecto Aset Serasuba, DPRD Bima Sebut Tanah Bukan Milik Pemkot
Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar
Surati Menteri ESDM, Badko HMI Bali-Nusra Tolak Ekspor PT AMNT: Hilirisasi Jangan Dipermainkan
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Jumat, 10 April 2026 - 09:58 WIB

Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Kamis, 9 April 2026 - 22:38 WIB

Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah

Kamis, 9 April 2026 - 22:31 WIB

Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki

Berita Terbaru