SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mewakili Ketua Fraksi Partai Golkar, Hamdan Kasim, menyampaikan pandangan fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar di Ruang Rinjani Kantor Gubernur NTB. Selasa (23/9).
Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah hal penting yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Daerah, antara lain:
1. Target Penerimaan APBD-P 2025
Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait penetapan target penerimaan APBD-P 2025 sebesar Rp 6,489 triliun, naik Rp 241 miliar atau 2,52% dibandingkan APBD murni 2025 sebesar Rp 6,330 triliun.
“Sampai bulan September, sudah berapa persen realisasi pendapatan yang tercapai? Waktu berjalan tinggal tiga bulan. Kami minta Pemerintah Daerah merinci langkah-langkah optimalisasi pendapatan secara jelas, sumber pendapatan riil dari mana saja, agar masyarakat memahami bahwa postur pendapatan disusun secara cermat dan rasional, bukan sekadar target yang menghayal,” tegas Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
2. Pengendalian Belanja dan Akuntabilitas
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengendalian belanja rutin, belanja produktif, perbaikan tata kelola dan serapan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas pengawasan dan SDM. Semua ini dinilai krusial untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Fraksi Golkar menanyakan apakah sudah ada konsep dan blueprint perencanaan serta pelaksanaannya.
3. Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)
Terkait dana BTT, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah memiliki langkah antisipasi yang cermat dan manajemen pengelolaan yang jelas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan potensi penyalahgunaan dana tersebut.
“Melihat waktu pelaksanaan yang tinggal beberapa bulan lagi, hal ini harus dicermati serius,” ujar Baiq Isvie.
4. Penguatan Inovasi Keuangan Daerah
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menjalankan dan memperkuat inovasi keuangan daerah. Ini menjadi keharusan dari sisi pendapatan, belanja, pengelolaan investasi, kerjasama daerah, hingga upaya ekstra (extra effort) untuk kemandirian fiskal.
5. Penyertaan Modal ke BUMD PT. Gerbang NTB Emas (GNE)
Fraksi Golkar meminta perhatian terkait penyertaan modal yang diberikan kepada PT. GNE, mengingat perusahaan tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan pengelolaan aset daerah.
Fraksi Golkar menegaskan, seluruh hal tersebut memerlukan penjelasan rinci dari Pemerintah Daerah agar transparansi dan akuntabilitas APBD-P 2025 dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
