SUMBAWAPOST.com, Mataram – Suasana memanas di kantor KPU NTB saat rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Pilkada 2024 digelar pada Jumat 21 Maret 2025 kemarin. Di tengah suasana Ramadan yang seharusnya penuh berkah, perdebatan soal sinkronisasi data dan rekomendasi justru menjadi sorotan utama.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-NTB bersama sekretaris masing-masing. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Halidy, langsung menggebrak dengan peringatan keras.
“Kita tidak boleh ada perbedaan data! Setiap angka harus klop antara kabupaten/kota dengan provinsi. Jangan sampai ada laporan yang meragukan kredibilitas KPU,” tegasnya.
FGD atau Adu Strategi?
Di sisi lain, Ketua Divisi SDM dan Parmas, Agus Hilman, menyoroti perlunya evaluasi mendalam. Ia meminta peserta mengupas tuntas seluruh tahapan Pilkada 2024, dari pre-election hingga post-election.
“Kita harus gali semua yang belum maksimal. Jangan sampai ada celah yang bisa jadi bumerang di kemudian hari,” serunya dengan nada serius.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mastur, memberikan peringatan tegas soal ketidaksesuaian rekomendasi dengan permasalahan yang ditemukan.
“Jangan sampai masalah A, tapi rekomendasinya B. Ini bisa berbahaya dan menciptakan kebingungan. Kita harus lebih teliti dalam merumuskan rekomendasi,” ujarnya, menyoroti potensi blunder dalam evaluasi.
Kisah Sukses atau Rapot Merah?
Di tengah diskusi yang semakin tajam, Ketua Divisi Teknis, Zuriati, justru mengajak peserta melihat sisi positif. Ia mengingatkan bahwa evaluasi tidak hanya soal mencari kesalahan, tetapi juga menemukan best practice.
“Jangan fokus ke kekurangan saja. Kita harus ambil pelajaran dari hal-hal baik yang bisa jadi contoh ke depannya,” ujarnya dengan optimis.
