Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kanwil Kementerian Hukum NTB menggelar Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB bersama Biro Hukum Pemprov NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Perangkat Daerah Guna Memastikan Regulasi Memiliki Kepastian Hukum dan Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kanwil Kementerian Hukum NTB menggelar Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB bersama Biro Hukum Pemprov NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Perangkat Daerah Guna Memastikan Regulasi Memiliki Kepastian Hukum dan Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Harmonisasi terhadap Empat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh Regulasi Daerah yang sedang disusun selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki kepastian Hukum sebelum diterapkan.

Kegiatan Harmonisasi berlangsung di Aula Rinjani Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (6/8/2026), dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Taufan Arisandy, serta dihadiri Direktur Umum Operasional RSUD Provinsi NTB, perwakilan Biro Hukum Provinsi NTB, dan perangkat Daerah terkait.

Dalam forum tersebut, Empat Rapergub yang dibahas meliputi:

1). Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Wagub NTB Tegaskan Satpol PP Harus Tegas Tanpa Arogan, Seragam Ini Adalah Marwah Pemerintah

2). Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3). Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Provinsi NTB dengan pihak lain.

4). Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Provinsi NTB.

Selama proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan berbagai masukan, baik dari sisi substansi maupun Teknik Penyusunan. Masukan tersebut bertujuan agar materi yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan kendala dalam implementasinya di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa Harmonisasi menjadi tahapan penting dalam menghasilkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, memiliki kepastian Hukum, dan mampu menjawab kebutuhan Masyarakat.

“Melalui harmonisasi, kami memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih Tinggi, serta mampu mendukung Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Milawati.

Menurutnya, proses Harmonisasi juga menjadi upaya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih Regulasi sekaligus memastikan setiap Aturan yang diterbitkan dapat diterapkan secara efektif.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB bersama Direktur Umum Operasional RSUD Provinsi NTB serta perwakilan Biro Hukum Provinsi NTB.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan ke-Empat Rapergub tersebut dapat menjadi landasan Hukum yang kuat dalam mendukung Tatakelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pengelolaan Rumah Sakit Daerah (RSUD), hingga Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Berita Terbaru