SUMBAWAPOST.com | Mataram- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, S.T., M.Si., menerima kunjungan audiensi Direktur PT High Point Fisheries bersama jajaran terkait di lingkup DKP NTB. Audiensi tersebut membahas capaian produksi, ekspor tuna, serta sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha perikanan di NTB sepanjang tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, pihak PT High Point Fisheries menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, realisasi pengiriman komoditas ikan tuna gelondongan mencapai sekitar 200 ton, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan baku PT Primo, perusahaan asal Amerika Serikat yang beroperasi di Benoa, Bali. Selain itu, perusahaan juga mengekspor produk tuna olahan sebanyak 480 ton dengan tujuan pasar Amerika Serikat.
Namun demikian, produksi tangkapan ikan tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 pada tahun 2025 dilaporkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini dinilai dipengaruhi oleh sejumlah kendala regulasi, khususnya terkait perizinan kapal perikanan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Salah satu kendala utama adalah kebijakan perizinan kapal pusat yang hanya memberikan satu zona wilayah penangkapan (WPP), sehingga membatasi ruang gerak armada dalam memenuhi kebutuhan stok tuna. Padahal, Provinsi NTB memiliki dua wilayah penangkapan yang sangat potensial dan berdekatan, yakni WPP 573 dan WPP 713.
Selain itu, pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal izin daerah yang bermigrasi menjadi kapal izin pusat juga masih menjadi polemik di lapangan. Biaya tambahan pemasangan VMS dinilai memberatkan nelayan dan pelaku usaha, sehingga berdampak pada efektivitas operasional penangkapan ikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP NTB, Muslim, menegaskan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perikanan di daerah telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat dalam setiap forum koordinasi.
“Permasalahan ini sudah berkali-kali kami suarakan dalam pertemuan dengan pemerintah pusat. Kami berharap ada solusi kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan,” tegas Muslim.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap berkomitmen mendorong terciptanya iklim usaha perikanan yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberlangsungan sektor perikanan menjadi bagian penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami menyadari bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen hanya dapat tercapai apabila kegiatan usaha, termasuk sektor perikanan, berjalan secara produktif, efektif, dan efisien,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan dalam memperjuangkan kebijakan yang adil, adaptif, serta mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
