SUMBAWAPOST.com |™ Mataram-Selain Mengevaluasi rendahnya Serapan Anggaran Tahun 2026, Komisi IV DPRD NTB juga menyoroti sejumlah Usulan Program Strategis dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Mulai dari pembangunan Bale Kita senilai Rp15 miliar hingga proyek jalan bypass Port to Port yang diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur terbesar di NTB.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPRPKP NTB, Selasa (28/7/2026), sejumlah anggota dewan mempertanyakan urgensi berbagai program baru di tengah potensi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Anggota DPRD NTB H. Suharto meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan, termasuk rencana Pembangunan Bale Kita di Pajang, Cakranegara.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Dinas PUPRPKP mengusulkan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan Bale Kita. Selain itu, juga diusulkan pembangunan Kantor Pelayanan Bersama di eks NCC senilai Rp40 miliar serta pengadaan lahan proyek Port to Port sebesar Rp50 Miliar.
Sementara itu, anggota DPRD H. Ponco dan Ibrahim meminta penjelasan mengenai arah pembangunan infrastruktur tahun depan, khususnya proyek konektivitas antarpulau.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan bahwa proyek bypass Port to Port yang menghubungkan kawasan Lembar hingga Kayangan masih berada pada tahap penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kajian lingkungan.
“Kami menargetkan progres sekitar 80 persen dan dapat diselesaikan pada September 2027. Untuk pekerjaan Pototano–Kayangan sampai saat ini masih berada pada tahapan pengkajian AMDAL,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, isu bangunan SMA Negeri 1 Gunungsari juga dibahas. Menjawab pertanyaan DPRD mengenai dugaan penyegelan bangunan Sekolah, Kepala Dinas menegaskan tidak ada penyegelan.
“Kami bukan menyegel. Kami hanya memberikan pembatasan keamanan agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar dan keselamatan siswa. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar seluruh sekolah melakukan Assessment mandiri terhadap kelayakan bangunan,” tegasnya.
Anggota DPRD NTB Sudirsah turut meminta data yang lebih rinci mengenai serapan anggaran Pemeliharaan Jalan dan sumber daya air. Ia juga mempertanyakan masih adanya tiga paket pekerjaan yang belum bergerak optimal.
Berdasarkan data yang dipaparkan, beberapa paket strategis memang masih berada pada tahap awal, di antaranya Detail Engineering Design (DED) Bypass Port to Port senilai Rp9,11 miliar yang baru berkontrak pada 28 Juli 2026, serta penyusunan dokumen AMDAL dan Andalalin jalan bypass senilai Rp1,237 miliar yang masih dalam proses seleksi ulang.
Melalui RDP tersebut, DPRD NTB menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga setiap rupiah dalam APBD dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.
