SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pelantikan sejumlah pejabat eselon Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (30/4) di Pendopo Gubernur memicu kontroversi. Alih-alih terbuka dan transparan, proses mutasi tersebut justru digelar secara tertutup, dengan akses peliputan media yang dibatasi ketat.
Dilokasi Pelantikan, Para wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar dari luar gerbang pendopo, tanpa bisa mendekat atau masuk ke area pelantikan. Sejak pukul 13.30 Wita, sejumlah awak media telah hadir untuk melakukan peliputan. Namun petugas pengamanan menyatakan bahwa hanya pejabat yang dilantik dan tamu undangan tertentu yang diizinkan masuk.
Akibatnya, para jurnalis hanya bisa merekam momen kedatangan pejabat dari kejauhan. Tidak ada keterangan resmi, siaran pers, maupun penjelasan tertulis dari pihak Pemprov NTB mengenai alasan pembatasan tersebut.
Langkah tertutup ini sontak menuai kekecewaan mendalam dari kalangan media. Para wartawan menilai tindakan tersebut mencederai semangat keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini sangat disayangkan. Selama saya meliput di NTB, baru kali ini pelantikan pejabat dilakukan secara tertutup. Biasanya kami dilibatkan, diberi siaran pers, bahkan difasilitasi dokumentasi resmi. Tapi kali ini, kami seperti tak dianggap,” keluh Marham, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB.
Nada kecaman juga datang dari Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB, Hans Bahanan. Ia menilai pembatasan akses media dalam pelantikan pejabat publik adalah bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi dan transparansi pemerintahan.
“Pelantikan pejabat publik adalah peristiwa penting yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Ini bukan agenda pribadi, melainkan milik publik. Menutup akses media menunjukkan sikap anti-transparansi yang sangat mengkhawatirkan,” tegas Hans.
Ia juga mengingatkan bahwa media adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan pihak yang layak dicurigai atau dijauhkan.
“Media bukan musuh. Media ada untuk memastikan publik mendapat informasi yang jernih dan terpercaya. Jika pelantikan saja ditutup-tutupi, wajar bila publik bertanya-tanya: ada apa yang disembunyikan?” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait alasan pelaksanaan mutasi secara tertutup. Kejadian ini pun menjadi preseden buruk bagi iklim keterbukaan informasi di NTB, sekaligus alarm bagi kebebasan pers di daerah.
