SUMBAWAPost, Dompu– Bupati Kabupaten Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT (AKJ-SYAH) Provinsi NTB dipilih jadi pemimpin Kabupaten Dompu melalui pesta Demokrasi pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu.
Dalam proses Pikada tersebut kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2021-2024 di ikuti tiga pasangan calon yang terdiri dari Pasangan Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT (AKJ-SYAH), Pasangan Syaifurrahman Salman SE. dan Ika Rizki Veryani (SUKA), Pasangan Hj. Eri Ar Aryani Abubakar dan H. Ihtiar (ERI-HI).
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati AKJ – Syah melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2020. AKJ-Syah dengan mendapatkan suara sebanyak 58.039 suara (38,29 persen) dari total suara sah.
Mungkin Kita masih Ingat, saat AKJ-Syah Kampanye Dulu menyampaikan secara terbuka janji Politik 100 hari.
Seperti diketahui, ada empat program yang dijanjikan pemerintahan dengan jargon “JARA PASAKA” untuk dituntaskan dalam 100 hari kerja paska di Lantik.
Akademisi, Dr. Dodo Kurniawan, SE, ME pernah mengkritisi secara tegas soal janji 100 hari progam AKJ-Syah.
Program 100 hari yakni diantaranya yang Pertama mengatasi kerusakan hutan dengan melakukan penghijauan. Kedua, pemasangan lampu penerangan jalan. Ketiga persoalan air bersih. Dan terakhir masalah reformasi birokrasi.
Seperti dilansir media lokal di Kabupaten Dompu, Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani-H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah) nampaknya tidak terealisasi dengan baik. Bahkan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
“Program kerja 100 hari AKJ-Syah gagal. Belum berdampak pada perbaikan pelayanan publik,” ungkap Akademisi, Dr. Dodo Kurniawan, SE, ME seperti dikutip di TamboraPost.Com. Minggu 30 Juni 2024.
100 hari Progam AKJ-Syah tidak hanya dikritisi Akademisi, kritikan itu juga datang dari dikalangan mahasiswa dengan menggelar aksi unjuk rasa di didepan Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu.
Aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD), berakhir ricuh menyebabkan sejumlah masa aksi mengalami luka, begitu pun dari pihak keamanan.
Mereka menggelar aksi itu mempertanyakan realisasi program 100 hari kerja Bupati Dompu, Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan, ST, MT., (AKJ – SYAH).
APA Sanksi dan Komentar Soal Pemimpin Yang Ingkar Janji ?
Salah seorang Aktivis dan Pemuda Dompu menyampaikan, bila pemimpin pernah mengingkari janjinya, maka masyarakat akan memandang semua janji pemimpin hanyalah harapan kosong.
“Biarkan masyarakat yang menghukumnya dan tuhannya. Karena konstitusi tidak mengatur hal demikian untuk sanksi bagi mereka yang suka berjanji dan ingkar,”kata pria yang akrab disapa Mulyadin, saat dimintai tanggapannya soal pemimpin yang tidak mampu merealisasikan janjinya.
Kata Mulyadin, sebagai orang yang beragama dan meyakini akan hari akhir, ketika saya kembali berikan dukungan dan kepercayaan dengan memilihnya, padahal saya tahu bahwa orang tersebut suka ingkar terhadap janjinya, saya adalah orang yang berdosa.
“Berdosalah saya, ketika kita pahami betapa pentingnya sebuah janji kepada masyarakat banyak oleh seorang Pemimpin,”paparnya.
Terkait itu, sambung ia, mungkin bukan saya aja tapi bagi masyarakat yang sadar dan memilihnya lagi itu harus harus menanggung Dosanya. Mengingat Kata Pria Asal Kecamatan Hu’u tersebut, setiap janji dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu berdampak bagi masyarakat banyak.
“Baik dan buruknya bukan hanya yang memilih dan menunjuknya. Bukannya kita waktu sekolah dulu pernah diajarkan oleh guru kita, jangan ingkar janji. Janji adalah utang yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Ingkar janji itu kelompok orang munafik. Ketika tidak ditepati adalah sebuah kejahatan. Namanya kejahatan harus di hukum. Dari sisi agama yang saya pahami itu adalah Dosa. Bagi saya, saya harus menanggung Dosanya ketika saya memilihnya kembali,”tegasnya.
Hal yang sering dijanjikan oleh pemimpin adalah promosi jika mencapai target Pemimpin mudah untuk mengucapkan janji-janji tersebut, tapi juga mudah melupakannya.
Terpisah, salah seorang tokoh Politik Kabupaten Dompu Syirajuddin menjawab pertanyaan salah seorang aktivis masyarakat Dompu terkait sosok pemimpin Daerah, menurutnya sosok pemimpin itu tidak harus memiliki Visi-Misi yang tebal dan bahasa yang tersusun Rapi.
“Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana pemimpin itu menjawab dan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,”ungkap Syirajuddin, yang saat ini jadi Ketua Komisi I Anggota DPRD Provinsi NTB. Saat beliau berdiskusi warung kopi di Kota Mataram kemarin.
Menyinggung bagaimana seharusnya sosok seorang pemimpin, Pria kelahiran Kempo Kabupaten Dompu ini, menurutnya pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt.
“Bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan tidak berkompeten dan memiliki integritas terhadap daerahnya, tapi ia merebut jabatan itu merupakan hal yang tercela, dampaknya sangat buruk bagi pembangunan dan kemajuan Daerah,”pesan Syirajuddin.
Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun ekskutif harus memiliki kompetensi dan integritas, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.
“Jadi tidak perlu banyak janji, cukup penuhi apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tidak cukup memiliki niat baik, tapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana niat itu bisa diwujudkan dan realisasikan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Daerah,” katanya.
Menyinggung soal Pilkada serentak 2024 khususnya di Kabupaten Dompu, Kata Sirajuddin, saat ini saya yakin masyarakat NTB khususnya masyarakat Dompu sudah mulai cerdas dan sadar bahwa memilih pemimpin itu tidak hanya gagah dan cantik, tidak hanya kaya atau miskin, kita memilih bukan karena latar belakangnya serta keturunannya, kita memilih bukan karena materi. Tidak sekedar itu orang memilih pemimpinnya.
“Tapi masyarakat Dompu ingin pemimpinnya itu memiliki kompetensi kemampuan memimpin. Memiliki integritas, kredibilitas, mampu membawa Daerah Khususnya Kabupaten Dompu jadi daerah maju, beradab. Bagaimana pemimpinnya paham akan keinginan warganya, bagaimana harus diperhatikan untuk kesiapan SDM/pendidikan nya, UMKM nya, Kesehatan nya, pembangunan Ekonomi rakyatnya, infrastruktur, budayanya, bagaimana sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautannya, iklim birokrasi yang sehat dengan semangat kerjasama yang tinggi dan lain sebagainya dan terhindar dari praktek KKN,”sambungnya.
Disinggung tanggapannya soal pemimpin Kabupaten Dompu saat ini, Anggota DPRD 4 Periode ini enggang memberikan komentar.
“Untuk saat ini, biarkan masyarakat Kabupaten Dompu yang menilai dan memberikan penilaian,”tutupnya.
