SUMBAWAPOST.com |™ Lombok Timur- Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Rinjani mendapat penolakan dari Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak Lingkungan, ancaman terhadap Sumber Mata Air dan lahan Pertanian, hingga minimnya pelibatan Masyarakat dalam proses sosialisasi.
Penolakan itu disuarakan Anak-anak muda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani melalui aksi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur, Kamis (19/11/2026).
Aksi tersebut berlangsung saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar sosialisasi rencana pembangunan Geotermal Rinjani di dalam gedung. Sementara itu, massa aksi memprotes karena menganggap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Rinjani tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
“Pertanyaan kami sederhana dan mendasar: Sosialisasi untuk siapa, jika yang punya hajat tidak dilibatkan?,” demikian pernyataan Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani.
Mereka mempertanyakan tidak adanya ruang bagi Petani, Kelompok Perempuan, Mahasiswa, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, Organisasi Pecinta Alam, dan Pemuda Lingkar Rinjani untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut aliansi, masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air Rinjani dan lahan pertanian di sekitarnya seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.
“Apakah kami dianggap tidak ada? Apakah kami dianggap tidak layak bicara soal tanah dan air kami sendiri?,” lanjut pernyataan itu.
Alasan utama penolakan berikutnya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi ekologis Gunung Rinjani. Aliansi menilai Rinjani bukan sekadar kawasan pegunungan, melainkan salah satu sumber kehidupan Masyarakat Pulau Lombok karena menjadi kawasan hulu berbagai mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan Rumah Tangga (RT) dan Pertanian.
Mereka menegaskan, pembangunan Geotermal di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan Ekologis, Sosial, dan Lingkungan yang harus diperhitungkan secara serius.
Aliansi juga menyoroti dua titik yang menjadi target pengembangan proyek, yakni Propok dan Sebau. Kedua wilayah tersebut disebut memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan Masyarakat di Empat Kecamatan di Lombok Timur, yaitu Suela, Sembalun, Aikmel, dan Wanasaba.
Menurut mereka, puluhan desa dan ribuan warga di kawasan tersebut berpotensi menanggung risiko langsung, mulai dari gempa induksi, pencemaran air tanah, hilangnya mata air, kerusakan lahan pertanian, hingga konflik sosial berkepanjangan.
“Energi yang katanya ‘Bersih’ ini, bersih untuk siapa? Bagi investor, mungkin bersih. Bagi kami yang tinggal di lingkarnya, yang tersisa hanya lumpur, debu, dan kekeringan,” tegas aliansi.
Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani juga menyebut penolakan terhadap Geotermal bukan muncul tanpa proses. Beberapa bulan sebelumnya, mereka mengaku telah menggelar diskusi publik bersama pemerintah desa di lingkar Rinjani, masyarakat, Akademisi, Pecinta Alam, Aktivis Lingkungan, dan Kelompok Pemuda.
Dari diskusi tersebut, aliansi mengklaim seluruh peserta menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Geotermal Rinjani.
“Hasilnya mutlak dan tidak bisa ditawar. 100% MENOLAK pembangunan Geotermal di Rinjani,” demikian pernyataan mereka.
Penolakan tersebut, menurut aliansi, diperkuat dengan penandatanganan petisi dan komitmen bersama. Mereka menilai hasil diskusi itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum melanjutkan tahapan proyek.
Aliansi juga mengkritik pelaksanaan sosialisasi yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Mereka menganggap proses tersebut mengabaikan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui diskusi publik dan petisi.
“Kami tidak akan membiarkan ruang hidup kami dirampas oleh proyek-proyek yang tidak sehat, tidak berkeadilan, dan tidak berkelanjutan untuk masa depan kami,” tegas mereka.
Atas penolakan tersebut, Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani menyampaikan Empat Tuntutan kepada Pemerintah.
Pertama, menolak sepenuhnya rencana pembangunan PLTPB atau Geotermal Rinjani di kawasan Propok dan Sebau, serta di seluruh kawasan Rinjani maupun Nusa Tenggara Barat.
Kedua, mendesak Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghentikan seluruh proses sosialisasi sepihak dan perizinan proyek tersebut.
Ketiga, menuntut adanya pelibatan masyarakat secara bermakna (meaningful participation), bukan sekadar sosialisasi formalitas. Pelibatan itu harus mencakup Masyarakat Lingkar, Petani, Perempuan, Pemuda, Akademisi, dan Pecinta Alam dalam setiap pengambilan keputusan terkait Rinjani.
Keempat, menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil tanpa persetujuan masyarakat lingkar dinilai tidak sah secara moral dan sosial.
Aliansi menegaskan penolakan tersebut merupakan sikap mereka dalam mempertahankan ruang hidup, sumber air, lahan pertanian, dan keberlanjutan lingkungan di kawasan Rinjani.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











