Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB dari Partai NasDem Dapil NTB V, Fakhruddin Rob, Mendukung Desakan FITRA NTB Agar Program Desa Berdaya Dikawal Secara Serius Sehingga Bantuan Tepat Sasaran dan Mampu Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

Anggota DPRD NTB dari Partai NasDem Dapil NTB V, Fakhruddin Rob, Mendukung Desakan FITRA NTB Agar Program Desa Berdaya Dikawal Secara Serius Sehingga Bantuan Tepat Sasaran dan Mampu Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Desakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB agar DPRD mengawal anggaran Program Desa Berdaya Transformatif hingga 2029 mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Fakhruddin Rob.

Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB V yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tersebut mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB agar Program Desa Berdaya tidak hanya menjadi Program pembagian uang atau bantuan modal kepada Masyarakat.

Menurut Fakhruddin, pemerintah tidak boleh merasa telah menyelesaikan persoalan Kemiskinan hanya karena bantuan sudah disalurkan. Program tersebut harus memiliki tujuan yang lebih besar, yakni membangun kemandirian Ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan.

“Jangan sampai Desa Berdaya hanya menjadi program membagikan uang kepada masyarakat, kemudian Pemerintah merasa telah menyelesaikan Persoalan Kemiskinan,” tegas Fakhruddin, saat di hubungi ke media ini. Kamis (19/11/2026).

Pria yang akrab disapa Bang Rob ini menekankan, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan modal. Dibutuhkan langkah pemberdayaan yang menyentuh akar persoalan Ekonomi Masyarakat.

“Kemiskinan tidak selesai hanya dengan memberikan bantuan modal. Kemiskinan harus diselesaikan dengan membangun Kemandirian Ekonomi, membuka Akses Usaha, memperkuat kapasitas Masyarakat, dan memastikan keberlanjutan penghidupan mereka,” ujarnya.

Bang Rob juga menyatakan dukungannya terhadap desakan FITRA NTB agar pelaksanaan Program Desa Berdaya mendapat pengawasan serius, terutama dalam penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan program.

“Saya mendukung desakan FITRA NTB agar Program Desa Berdaya dikawal secara serius. Kami di DPRD akan mendorong Pengawasan agar Program ini Benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada pembagian bantuan uang atau modal kepada Masyarakat,” tegas Bang Rob.

Menurutnya, bantuan modal harus menjadi pintu masuk untuk mengembangkan usaha masyarakat, bukan sekadar bantuan yang habis digunakan tanpa memberikan perubahan berarti terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

Karena itu, Program Desa Berdaya perlu didukung pendampingan yang memadai, penguatan kemampuan Masyarakat dalam mengelola Usaha, serta pembukaan akses Ekonomi agar usaha yang dibangun dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

Pandangan Bang Rob tersebut sejalan dengan sorotan FITRA NTB yang meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan dan Anggaran Program Desa Berdaya Transformatif hingga 2029.

FITRA NTB sebelumnya mengingatkan bahwa keberhasilan Program tidak cukup diukur dari jumlah penerima bantuan maupun besarnya modal yang disalurkan. Pemerintah harus memastikan adanya Pendampingan, Penguatan Kapasitas Keluarga, Sistem Pengawasan, dan Evaluasi yang terukur.

Dalam konteks tersebut, pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan Anggaran Program Benar-benar digunakan sesuai sasaran dan menghasilkan perubahan nyata bagi Masyarakat.

Bang Rob menilai keberhasilan Program Desa Berdaya harus dilihat dari kemampuan Masyarakat mengembangkan Usaha dan mempertahankan sumber penghidupan Secara Mandiri, bukan hanya dari tersalurkannya bantuan.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya
Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029
Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung
Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat
NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati
Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis
DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang

Kamis, 19 November 2026 - 17:48 WIB

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:23 WIB

Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029

Rabu, 18 November 2026 - 16:32 WIB

Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung

Rabu, 18 November 2026 - 16:06 WIB

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat

Berita Terbaru

Aksi Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani Menolak Rencana Pembangunan Geotermal Rinjani dan Memprotes Sosialisasi Kementerian ESDM yang Dinilai Tidak Melibatkan Masyarakat Setempat, Kamis (19/11/2026).

Pemerintahan

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:48 WIB