Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 16:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pintu Masuk Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Proyek Strategis Nasional Yang Menjadi Objek Persoalan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pintu Masuk Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Proyek Strategis Nasional Yang Menjadi Objek Persoalan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta-Tunggakan Pajak Daerah senilai Rp48 miliar dari proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan PT Brantas Abipraya (Persero). Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengupayakan penyelesaian kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tersebut, termasuk melalui mediasi tripartit yang difasilitasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri mediasi yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian persoalan pajak MBLB pada proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Beringin Sila yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pihak terkait proyek KSO ABIPRAYAMINA.

Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Menghadiri Mediasi Tripartit Terkait Penyelesaian Persoalan Pajak MBLB proyek Bendungan Beringin Sila di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Jarot didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Mediasi tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut proses penyelesaian putusan pengadilan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Brantas Abipraya.

Bupati Jarot menegaskan, Pemerintah Daerah ingin persoalan Pajak tersebut menemukan jalan keluar tanpa mengabaikan Kewajiban Perusahaan maupun keberlanjutan pembangunan proyek strategis Nasional.

“Kami hadir di Kejaksaan Agung untuk mencari solusi terbaik. Proyek Bendungan Beringin Sila adalah proyek strategis nasional yang harus tetap berjalan, tetapi kewajiban pajak daerah juga harus diselesaikan sesuai ketentuan. Mediasi ini adalah ruang untuk menemukan titik temu secara konstruktif,” ujar Bupati Jarot.

Baca Juga :  37 Delegasi Dunia Serbu NTB, Dari Diplomasi Sampai Investasi

Dari hasil mediasi, PT Brantas Abipraya akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal sebelum menyiapkan alternatif penyelesaian persoalan pajak tersebut.

Dalam keterangan resmi Prokopim Kabupaten Sumbawa disebutkan, pihak Abipraya akan melakukan pembahasan internal untuk mencari alternatif solusi yang selanjutnya dibicarakan bersama jajaran manajemen dan direksi perusahaan.

“Selanjutnya, pihak Abipraya akan mencari alternatif solusi yang akan dibahas dan didiskusikan bersama jajaran manajemen serta Direksi Perusahaan,” demikian keterangan Prokopim Kabupaten Sumbawa.

Proses penyelesaian selanjutnya akan berlanjut melalui komunikasi dan pembahasan antara para pihak dengan tetap mengedepankan upaya penyelesaian yang konstruktif.

Bupati Jarot mengatakan, Pemkab Sumbawa tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait perlu terus dijaga agar penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami mengedepankan musyawarah dan komunikasi. Yang penting ada itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan melayangkan surat penagihan kepada PT Brantas Abipraya untuk membayar piutang pajak MBLB senilai Rp48 miliar setelah Pemerintah Daerah memenangkan sengketa pajak terkait proyek pembangunan Bendungan Beringin Sila.

Baca Juga :  Muhammadiyah Ajak Masyarakat NTB Sukseskan Kegiatan Coklit Pilkada 2024

Penagihan tersebut dilakukan dengan mengacu pada amar putusan majelis hakim pengadilan pajak. Apabila perusahaan meminta perpanjangan waktu pembayaran, pemerintah daerah juga akan menyiapkan skema tindak lanjut.

Sebelum melayangkan surat penagihan, Pemkab Sumbawa telah mengirimkan surat imbauan kepada perusahaan pada 12 Mei 2026 agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.

Pemerintah Daerah juga menyatakan keyakinannya bahwa PT Brantas Abipraya akan memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) itu diharapkan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan piutang Pajak kepada Daerah.

Bupati Jarot menambahkan, pajak Daerah MBLB merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, penyelesaian kewajiban pajak tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, Pemkab Sumbawa memahami bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas pihak, terutama karena berkaitan dengan pelaksana proyek strategis nasional dan proses hukum yang telah berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap mediasi di Kejagung dapat menghasilkan kesepahaman sehingga kewajiban pajak daerah dapat diselesaikan tanpa menghambat keberlanjutan proyek Bendungan Beringin Sila.

Dengan demikian, penyelesaian tunggakan pajak MBLB senilai Rp48 miliar tersebut kini berlanjut melalui proses mediasi, konsolidasi internal PT Brantas Abipraya, serta langkah penagihan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang
Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya
Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029
Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat
NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati
Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis
DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang

Kamis, 19 November 2026 - 17:48 WIB

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:23 WIB

Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029

Rabu, 18 November 2026 - 16:32 WIB

Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung

Rabu, 18 November 2026 - 16:06 WIB

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat

Berita Terbaru

Aksi Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani Menolak Rencana Pembangunan Geotermal Rinjani dan Memprotes Sosialisasi Kementerian ESDM yang Dinilai Tidak Melibatkan Masyarakat Setempat, Kamis (19/11/2026).

Pemerintahan

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:48 WIB