SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta-Tunggakan Pajak Daerah senilai Rp48 miliar dari proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan PT Brantas Abipraya (Persero). Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengupayakan penyelesaian kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tersebut, termasuk melalui mediasi tripartit yang difasilitasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri mediasi yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian persoalan pajak MBLB pada proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Beringin Sila yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pihak terkait proyek KSO ABIPRAYAMINA.

Dalam pertemuan itu, Bupati Jarot didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Mediasi tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut proses penyelesaian putusan pengadilan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Brantas Abipraya.
Bupati Jarot menegaskan, Pemerintah Daerah ingin persoalan Pajak tersebut menemukan jalan keluar tanpa mengabaikan Kewajiban Perusahaan maupun keberlanjutan pembangunan proyek strategis Nasional.
“Kami hadir di Kejaksaan Agung untuk mencari solusi terbaik. Proyek Bendungan Beringin Sila adalah proyek strategis nasional yang harus tetap berjalan, tetapi kewajiban pajak daerah juga harus diselesaikan sesuai ketentuan. Mediasi ini adalah ruang untuk menemukan titik temu secara konstruktif,” ujar Bupati Jarot.
Dari hasil mediasi, PT Brantas Abipraya akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal sebelum menyiapkan alternatif penyelesaian persoalan pajak tersebut.
Dalam keterangan resmi Prokopim Kabupaten Sumbawa disebutkan, pihak Abipraya akan melakukan pembahasan internal untuk mencari alternatif solusi yang selanjutnya dibicarakan bersama jajaran manajemen dan direksi perusahaan.
“Selanjutnya, pihak Abipraya akan mencari alternatif solusi yang akan dibahas dan didiskusikan bersama jajaran manajemen serta Direksi Perusahaan,” demikian keterangan Prokopim Kabupaten Sumbawa.
Proses penyelesaian selanjutnya akan berlanjut melalui komunikasi dan pembahasan antara para pihak dengan tetap mengedepankan upaya penyelesaian yang konstruktif.
Bupati Jarot mengatakan, Pemkab Sumbawa tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait perlu terus dijaga agar penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami mengedepankan musyawarah dan komunikasi. Yang penting ada itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan melayangkan surat penagihan kepada PT Brantas Abipraya untuk membayar piutang pajak MBLB senilai Rp48 miliar setelah Pemerintah Daerah memenangkan sengketa pajak terkait proyek pembangunan Bendungan Beringin Sila.
Penagihan tersebut dilakukan dengan mengacu pada amar putusan majelis hakim pengadilan pajak. Apabila perusahaan meminta perpanjangan waktu pembayaran, pemerintah daerah juga akan menyiapkan skema tindak lanjut.
Sebelum melayangkan surat penagihan, Pemkab Sumbawa telah mengirimkan surat imbauan kepada perusahaan pada 12 Mei 2026 agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.
Pemerintah Daerah juga menyatakan keyakinannya bahwa PT Brantas Abipraya akan memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) itu diharapkan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan piutang Pajak kepada Daerah.
Bupati Jarot menambahkan, pajak Daerah MBLB merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, penyelesaian kewajiban pajak tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
Di sisi lain, Pemkab Sumbawa memahami bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas pihak, terutama karena berkaitan dengan pelaksana proyek strategis nasional dan proses hukum yang telah berjalan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap mediasi di Kejagung dapat menghasilkan kesepahaman sehingga kewajiban pajak daerah dapat diselesaikan tanpa menghambat keberlanjutan proyek Bendungan Beringin Sila.
Dengan demikian, penyelesaian tunggakan pajak MBLB senilai Rp48 miliar tersebut kini berlanjut melalui proses mediasi, konsolidasi internal PT Brantas Abipraya, serta langkah penagihan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











