SUMBAWAPOST.com|™ Mataram-
Kasus Pelanggaran Etik yang menjerat mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, berujung pada Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), terungkap sejumlah pelanggaran berat, mulai dari konsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek hingga hubungan badan dengan Seorang Tahanan Perempuandi Ruang Unit Reskrim.
Polda NTB secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap IPDA Sarbani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Dompu, Polres Dompu.
Sidang Etik yang dipimpin Bidpropam Polda NTB berlangsung pada Senin, 9 November 2026, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sebanyak 10 orang saksi dihadirkan untuk mengungkap secara mendalam rangkaian pelanggaran tersebut.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/11/2026), membenarkan bahwa sebanyak 10 saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut.
“Di sidang, Bidpropam menghadirkan sebanyak 10 orang saksi guna menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi,” jelasnya.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, Polda NTB tidak akan berkompromi ataupun melindungi personel yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,”ujar Kombes Pol Mohammad Kholid.
Berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan, IPDA Sarbani dinyatakan terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Rangkaian peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Selanjutnya, pada Agustus 2026, terungkap aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu serta hubungan badan di luar nikah.
Fakta yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah hubungan badan tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu.
Dalam persidangan juga terungkap adanya rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut. Namun, keterangan dalam siaran pers Polda NTB belum merinci hasil pemeriksaan kehamilan maupun memastikan secara eksplisit bahwa tahanan tersebut hamil.
Atas rangkaian perbuatannya, majelis sidang KKEP menyatakan IPDA Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika profesi Polri.
Majelis menjatuhkan sanksi penempatan di tempat khusus (patsus) selama 30 hari serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan yang dinyatakan dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
