SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan Arab Saudi kembali terbongkar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB mengungkap dua perkara berbeda, menetapkan lima orang sebagai tersangka, serta menyelamatkan tiga perempuan yang menjadi korban maupun calon korban.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 8 Kegiatan 2 periode I, yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 13 November 2026.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, S.I.K., mengatakan rangkaian pengungkapan dua perkara tersebut berlangsung pada 17 hingga 22 Oktober 2026.
“Apa yang kami sampaikan ini merupakan bagian dari konsistensi Polda NTB dalam mengungkap dan menindak tegas para pelaku TPPO yang masih beroperasi di wilayah hukum Polda NTB,” tegas Kombes Pol. Ni Made Pujawati, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (12/11/2026).
Kasus pertama terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/185/X/2026/SPKT/Polda NTB tertanggal 17 Oktober 2026.
Penyelidikan bermula ketika tim penyelidik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menjemput seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Lombok Tengah. Korban tersebut dipulangkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok.
Dari hasil pendalaman, petugas menemukan unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 19 Oktober 2026.
Polisi selanjutnya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni BS alias B, seorang laki-laki yang berperan merekrut korban, serta SI alias R, seorang perempuan yang berperan sebagai perekrut sekaligus sponsor pengiriman korban ke luar negeri.
Dalam perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua lembar tiket pesawat pemulangan korban, dua lembar boarding pass maskapai Egyptair dan Pelita Air, satu eksemplar paspor atas nama korban, serta satu unit telepon genggam Samsung Galaxy J7.
Digerebek Malam Hari, Dua CPMI Hendak Diberangkatkan ke Arab Saudi
Kasus kedua terungkap melalui operasi tangkap tangan di sebuah lokasi penampungan di Kabupaten Lombok Tengah pada 21 Oktober 2026 sekitar pukul 21.45 WITA.
Dalam operasi tersebut, petugas menyelamatkan dua perempuan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), masing-masing LW alias L asal Kabupaten Sumbawa dan R asal Kabupaten Lombok Tengah. Keduanya diduga hendak diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/7/X/RES.1.15./2026/SPKT.DITRES PPA DAN PPO/POLDA NTB tertanggal 22 Oktober 2026, perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penyidik menetapkan tiga perempuan sebagai tersangka. Masing-masing berinisial R dan M yang berperan sebagai pekerja lapangan, serta ARA alias A yang diduga mengoordinasikan pekerja lapangan, mengucurkan dana perekrutan, dan memberangkatkan korban ke agen pusat di Jakarta.
Tersangka R disebut bertugas melakukan perekrutan, menampung calon pekerja migran, mengurus pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, hingga pembuatan paspor. Sementara M menjalankan peran bersama R sebagai pekerja lapangan.
Adapun ARA alias A diduga berperan mengoordinasikan aktivitas para pekerja lapangan, menyediakan dana perekrutan, serta mengatur pemberangkatan korban ke agen pusat di Jakarta.
Dari pengungkapan kasus kedua, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua set fotokopi KTP dan Kartu Keluarga korban, dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Hepatika dan Klinik Utama Global Medika, serta dua unit telepon genggam masing-masing merek Oppo A18 dan Vivo Y19s berikut dua kartu perdana XL.
Atas perbuatannya, para tersangka dalam kedua perkara tersebut dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, juncto Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain itu, para tersangka juga dijerat dan/atau dengan Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Polda NTB, para tersangka terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Pengungkapan dua perkara ini menjadi bagian dari upaya Polda NTB dalam menindak dugaan praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
