SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Anggaran sebesar Rp745,25 Miliar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pada 2027. Intervensi tersebut difokuskan pada 106 Desa yang masuk kategori kantong Kemiskinan Ekstrem.
Alokasi Anggaran tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Akrab Disapa Umi Dinda, saat mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam dokumen Nota Keuangan, akselerasi pengentasan kemiskinan menjadi salah satu dari Tiga isu Prioritas Pembangunan Daerah yang akan didorong melalui sepuluh program unggulan Pemerintah.
Fokus kebijakan tersebut diarahkan melalui intervensi berbasis Desa, terutama terhadap 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem.
Anggaran sebesar Rp745.250.355.258 itu akan digunakan untuk memperkuat ekonomi produktif keluarga miskin, memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas agar memperoleh akses Pembangunan dan Pelayanan Publik secara lebih inklusif.
Dalam penyampaian penjelasan Gubernur, Umi Dinda menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan belanja daerah.
Pendekatan berbasis desa tersebut menjadi bagian dari program Desa Berdaya, NTB Inklusif, serta NTB Sehat dan Cerdas.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB juga menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas pembangunan dengan alokasi Rp110,38 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung irigasi, pemanfaatan Bendungan Meninting, sarana produksi pertanian, pengembangan peternakan, perikanan, kelautan, energi terbarukan, hingga pengelolaan sampah. Sementara penyiapan ekosistem industri agromaritim atau hilirisasi memperoleh alokasi Rp89,49 miliar.
Pemerintah berharap penguatan Ekonomi Produktif, Perlindungan Sosial, dan pengembangan sektor unggulan dapat berjalan beriringan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Dalam pidato tersebut, Gubernur NTB juga menegaskan bahwa kebijakan Anggaran harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat.
“Segala kebijakan yang tertuang dalam Ranperda APBD ini, nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan dan kemaslahatan bagi segenap warga Nusa Tenggara Barat,” demikian disampaikan Umi Dinda saat membacakan penjelasan Gubernur, dalam dokumen yang diterima media ini. Selasa (10/11/2026).
Dengan pendekatan tersebut, pengentasan kemiskinan diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan jangka pendek, tetapi mampu memperkuat Kemandirian Ekonomi Keluarga dan Desa.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
